Connect with us

Featured

Pemkab Lampung Selatan Catat Realisasi Pendapatan Daerah 97,08 Persen di 2025

Published

on

Lampung Selatan, dailynewslampung – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan mencatat kinerja fiskal yang solid sepanjang tahun 2025 dengan realisasi pendapatan daerah mencapai 97,08 persen.

Capaian tersebut disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Lampung Selatan Tahun Anggaran (TA) 2025 yang dipaparkan dalam Rapat Paripurna DPRD setempat, Selasa (31/3/2026).

Laporan tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, mewakili Bupati Radityo Egi Pratama, dalam rapat yang dipimpin Ketua DPRD Erma Yusneli, didampingi Wakil Ketua II Benny Raharjo.

Rapat paripurna ini turut dihadiri 39 dari total 50 anggota DPRD, serta jajaran Forkopimda, pejabat pimpinan tinggi pratama, dan para camat se-Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam pemaparannya, Syaiful menegaskan bahwa penyampaian LKPj merupakan kewajiban konstitusional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Laporan tersebut menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah kepada publik melalui DPRD.

“LKPj ini merupakan potret komprehensif atas kinerja pembangunan sepanjang tahun 2025 yang tetap berorientasi pada visi besar Lampung Selatan menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Secara rinci, Pemkab Lampung Selatan mencatat realisasi pendapatan daerah sebesar Rp2,36 triliun dari target Rp2,43 triliun. Capaian tersebut didorong oleh optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta efektivitas dana transfer.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp2,30 triliun atau 89,82 persen dari pagu anggaran sebesar Rp2,56 triliun. Belanja tersebut difokuskan pada sektor pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan penguatan infrastruktur wilayah.

Penyampaian LKPj tersebut mendapat respons positif dari DPRD. Melalui pandangan umum fraksi, Fraksi PAN yang diwakili Bayu Prasetya menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah.

Ia menilai upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan penguatan ekonomi kerakyatan menjadi indikator penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami menerima LKPj Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas ke tahap selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku,” kata Bayu.

Menanggapi pandangan fraksi, Syaiful menegaskan bahwa seluruh masukan legislatif akan menjadi bahan evaluasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas kinerja ke depan.

Ia juga menyoroti pentingnya transformasi birokrasi yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta tidak menjadi penghambat pelayanan publik.

“Ke depan, kolaborasi lintas sektor akan terus diperkuat untuk menghadapi tantangan global, termasuk isu perubahan iklim, agar pembangunan dapat dirasakan merata hingga ke pelosok desa,” ujarnya. (red)

Featured

Bupati Egi Dorong CSR Berbasis Pemberdayaan Ekonomi bagi Disabilitas dan Kelompok Rentan

Published

on

Lampung Selatan, Dailynewslampung – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mendorong perusahaan-perusahaan di daerahnya agar mengarahkan program Corporate Social Responsibility (CSR) pada pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan, khususnya bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan.

Hal tersebut disampaikan Bupati Egi saat menghadiri penyaluran bantuan CSR PT PLN Nusantara Power bersama Yayasan Peduli Abadi Nusantara (PAN) di Balai Desa Merak Belantung, Kecamatan Kalianda, Selasa (9/6/2026). Dalam kegiatan itu, PT PLN Nusantara Power menyalurkan bantuan berupa tongkat bantu jalan untuk lanjut usia, kursi roda, alat bantu dengar, serta paket sembako bagi warga yang membutuhkan.

Bupati Egi mengapresiasi kepedulian PT PLN Nusantara Power dan Yayasan PAN yang telah membantu masyarakat Lampung Selatan. Namun, ia berharap program CSR ke depan tidak hanya berfokus pada bantuan sosial yang bersifat konsumtif, melainkan juga mampu mendorong kemandirian ekonomi masyarakat.

“Saya ingin masyarakat Lampung Selatan menjadi pribadi yang mandiri. Penyandang disabilitas bukan untuk dikasihani, tetapi harus kita motivasi dan jadikan inspirasi. Mereka memiliki kemampuan yang dapat berkembang apabila diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat,” ujar Egi.

Menurutnya, bantuan sosial perlu diarahkan menjadi program pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

“Saya tidak ingin masyarakat memiliki mental ketergantungan. Karena itu, apabila ada program CSR, saya berharap dapat diarahkan pada kegiatan yang produktif sehingga masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, dapat lebih mandiri dan sejahtera,” tambahnya.

Sementara itu, Manager PT PLN Nusantara Power UP Bandar Lampung, Ali Anwar, mengatakan bahwa bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus memperkuat hubungan dengan lingkungan sekitar wilayah operasional perusahaan.

“Program CSR di Desa Merak Belantung ini merupakan salah satu bentuk kontribusi kami kepada masyarakat. Meskipun bantuan yang diberikan tidak besar, yang terpenting adalah bagaimana kehadiran PT PLN Nusantara Power dapat memberikan dampak positif dan manfaat nyata bagi masyarakat Lampung Selatan,” kata Ali Anwar.

Ali juga menyatakan kesiapan PT PLN Nusantara Power untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam mengembangkan program CSR yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk melalui pengembangan UMKM dan pemanfaatan potensi daerah.

“Ke depan kami siap mendukung program-program ekonomi berkelanjutan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mungkin kami tidak bisa membantu seluruh kebutuhan, tetapi kami akan terus memberikan dukungan sesuai kemampuan,” ujarnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pembina Yayasan Peduli Abadi Nusantara Ilhamnudin, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Anasrullah, Kepala Desa Merak Belantung Joni Harizon, serta masyarakat penerima bantuan.

Penyaluran bantuan CSR itu menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Lampung Selatan.(Red)

Continue Reading

Featured

Libur Sekolah 2026, ASDP Berikan Diskon Tarif Penyeberangan hingga 100 Persen di Tujuh Lintasan Strategis

Published

on

Jakarta,Dailynewslampung – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memberikan diskon tarif jasa kepelabuhanan hingga 100 persen pada sejumlah lintasan penyeberangan strategis nasional selama periode libur sekolah 2026. Program ini merupakan bagian dari stimulus pemerintah untuk mendukung mobilitas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Heru Widodo, mengatakan diskon tersebut berlaku untuk perjalanan dengan jadwal keberangkatan mulai 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Sementara itu, pemesanan tiket sudah dapat dilakukan sejak 6 Juni 2026.

“ASDP menyambut baik dan mendukung penuh program stimulus pemerintah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat serta mendorong pergerakan ekonomi nasional. Kami berharap kebijakan ini dapat membantu masyarakat menikmati perjalanan yang lebih nyaman, aman, dan terjangkau selama periode libur sekolah,” ujar Heru, Minggu (7/6/2026).

Melalui program tersebut, pengguna jasa memperoleh diskon 100 persen tarif jasa kepelabuhanan yang rata-rata setara dengan pengurangan sebesar 21,9 persen dari total tarif tiket penyeberangan.

Kebijakan itu mengacu pada Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Nomor PR.501/1/4/ORJD/2026 tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Diskon Tarif Transportasi Penyeberangan Periode Libur Sekolah Tahun 2026.

Stimulus tarif diterapkan di 14 pelabuhan yang melayani tujuh lintasan strategis nasional, yakni Merak–Bakauheni, Ketapang–Gilimanuk, Lembar–Padangbai, Kayangan–Poto Tano, Tanjung Uban–Telaga Punggur, Ajibata–Ambarita, serta Sape–Labuan Bajo.

Program ini berlaku bagi penumpang pejalan kaki serta kendaraan Golongan II dan Golongan IVA. Khusus lintasan Merak–Bakauheni, diskon diberikan untuk layanan reguler ekonomi maupun Express.

Corporate Secretary ASDP, Windy Andale, menjelaskan seluruh pembelian tiket wajib dilakukan secara daring melalui aplikasi Ferizy maupun situs resmi trip.ferizy.com guna mendukung layanan yang lebih tertib dan efisien.

Windy mengimbau masyarakat melakukan reservasi tiket sejak jauh hari sebelum keberangkatan untuk mendapatkan jadwal sesuai kebutuhan dan menghindari kepadatan selama puncak arus libur sekolah.

“Kami juga mengingatkan agar pengguna jasa telah memiliki tiket sebelum tiba di pelabuhan agar proses perjalanan berlangsung lebih lancar, aman, dan nyaman,” kata Windy.

ASDP juga mengarahkan masyarakat yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai program diskon untuk mengakses kanal resmi media sosial perusahaan. Melalui kanal tersebut, pengguna jasa dapat memperoleh informasi terbaru terkait mekanisme dan ketentuan program.

Sebagai operator penyeberangan nasional, ASDP menegaskan komitmennya untuk terus mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat konektivitas antarpulau, memperlancar distribusi logistik, serta menghadirkan layanan transportasi yang inklusif dan berkelanjutan bagi masyarakat.(Red)

Continue Reading

Bandarlampung

Pemkot Bandar Lampung Tanggung Penuh Biaya Pendidikan 102 Siswa SMA Siger yang Dipindahkan ke Sekolah Swasta

Published

on

Bandar Lampung , Dailynewslampung– Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan tetap menanggung biaya pendidikan 102 siswa SMA Siger 1 dan SMA Siger 2 yang dipindahkan ke sejumlah SMA swasta di Kota Bandar Lampung.

Ketua Yayasan SMA Siger Prakarsa Bunda, Khaidarmansyah, mengatakan proses pemindahan siswa dilakukan oleh yayasan dengan fasilitasi serta kerja sama Dinas Pendidikan Provinsi Lampung guna menjamin keberlangsungan pendidikan para siswa.

“Biaya sekolah anak-anak tersebut yang telah pindah ke SMA yang dituju tetap menjadi tanggung jawab Pemkot Bandar Lampung. Upaya ini dilakukan agar para siswa mendapatkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” ujar Khaidarmansyah, Kamis (4/6/2026).

Ia menjelaskan, Yayasan SMA Siger Prakarsa Bunda tetap berkomitmen melanjutkan upaya pengurusan izin operasional sekolah. Hal itu dilakukan agar yayasan dapat kembali menampung siswa dari keluarga kurang mampu dan memperluas akses pendidikan tingkat SMA.

Menurutnya, dari 30 persyaratan yang harus dipenuhi untuk perizinan operasional, yayasan saat ini hanya terkendala kepemilikan aset berupa tanah dan gedung sekolah atas nama yayasan.

“Dari 30 persyaratan, kami hanya belum memiliki aset berupa tanah dan gedung sekolah sendiri atas nama yayasan. Insya Allah akan segera terwujud,” katanya.

Khaidarmansyah menambahkan, pendirian SMA Siger Prakarsa Bunda merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan. Program tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan menengah secara gratis.

Selain meningkatkan angka partisipasi sekolah, program itu juga diharapkan mampu menekan kesenjangan pendidikan di tengah masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang berbeda. (Red)

Continue Reading

Trending