Medan, Dailynewslampung.com- 2 Juli 2026 — Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menghadiri Sidang Pleno dan Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Kota Medan, Kamis (2/7/2026).

Dalam sidang pleno tersebut, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menyampaikan sembilan rekomendasi hasil Rakernas XVIII APEKSI yang menjadi komitmen bersama pemerintah kota se-Indonesia. Rekomendasi itu mencakup penguatan kapasitas fiskal daerah, penataan kebijakan ASN, penguatan tata kelola program strategis nasional, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, transformasi pemerintahan digital, penguatan ketahanan lingkungan dan kota berkelanjutan, penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif, penguatan tata ruang dan kerja sama kewilayahan, serta penguatan advokasi hukum bagi pemerintah daerah.

Rekomendasi tersebut menjadi aspirasi bersama pemerintah kota kepada pemerintah pusat guna memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan berkelanjutan dan berdaya saing di daerah.

Rangkaian Rakernas XVIII APEKSI secara resmi ditutup oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam sambutannya, AHY menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan mewujudkan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Keikutsertaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rakernas XVIII APEKSI menjadi bentuk komitmen untuk memperkuat kolaborasi antardaerah, mendorong inovasi pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Dengan berakhirnya Rakernas XVIII APEKSI, seluruh rekomendasi yang telah disepakati diharapkan dapat menjadi landasan dalam memperkuat pembangunan kota-kota di Indonesia agar semakin maju, tangguh, inklusif, dan berdaya saing. (Red)

Bandar Lampung, Dailynewslampung.com – Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana memastikan seluruh calon peserta didik yang belum lolos dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau PPDB SMP Negeri Tahun Ajaran 2026/2027 tetap akan tertampung di sekolah negeri terdekat yang masih memiliki kuota.

Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan tidak boleh ada anak yang putus sekolah akibat belum diterima pada tahap seleksi awal SPMB. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemkot telah menyiapkan skema penempatan bagi siswa yang belum memperoleh sekolah.

“Jangan khawatir. Semua anak harus sekolah. Terutama anak dari keluarga tidak mampu yang belum diterima di sekolah tujuan, Pemerintah Kota akan mencarikan solusi agar tetap bisa bersekolah di SMP Negeri terdekat dari tempat tinggal mereka,” tegas Eva Dwiana.

Sebagai tindak lanjut, Wali Kota memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama seluruh camat melakukan pendataan menyeluruh terhadap calon peserta didik yang belum tertampung. Langkah tersebut dilakukan agar proses penyaluran siswa ke sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung dapat berjalan cepat, transparan, dan mengutamakan kedekatan domisili.

Kebijakan ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberikan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan pemetaan kapasitas sekolah guna memastikan proses penempatan siswa berjalan efektif sesuai kondisi di lapangan.

“Tidak boleh ada siswa yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan daya tampung di sekolah pilihannya,” tambah Eva Dwiana.

Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap pelaksanaan SPMB Tahun 2026 berjalan lancar, transparan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan berkualitas. (Red)

Lampung , Dailynewslampung.com — Kenaikan tarif Jalan Tol Bakauheni–Terbanggi Besar (Bakter) menuai sorotan dari berbagai kalangan. Sejak 1 April 2026, tarif ruas Natar–Bakauheni ditetapkan sebesar Rp102.500, sedangkan tarif penuh Bakauheni–Terbanggi Besar sepanjang 140,9 kilometer mencapai Rp189.500.

Penyesuaian tarif tersebut diberlakukan oleh PT Bakauheni Terbanggi Besar (PT BTB) setelah mendapat evaluasi Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan pengesahan Kementerian PUPR melalui SK Nomor 1066/KPTS/M/2025.

Fungsionaris PB HMI, Rian Kurniawan, menilai kenaikan tarif tol berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat dan memicu penurunan kepercayaan publik terhadap pengelolaan infrastruktur nasional.

“Ketika infrastruktur publik yang dibangun untuk mempermudah mobilitas justru dirasa membebani masyarakat, maka potensi penurunan kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah akan muncul,” kata Rian di Kalianda, Rabu (1/7).

Menurutnya, tarif yang dinilai tinggi dapat berdampak pada meningkatnya biaya logistik dan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok di wilayah Sumatera.

Ia juga memperkirakan pelaku usaha angkutan barang akan beralih ke jalur arteri non-tol untuk menekan biaya operasional.

“Jika banyak kendaraan berat kembali menggunakan jalan nasional, dampaknya bisa berupa kemacetan, meningkatnya risiko kecelakaan, dan percepatan kerusakan jalan daerah,” ujarnya.

Rian meminta pemerintah dan BPJT tidak hanya mempertimbangkan aspek bisnis dalam penetapan tarif, tetapi juga memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat serta kualitas layanan jalan tol.

Ia mendorong adanya evaluasi berkala dan dialog terbuka yang melibatkan DPR, akademisi, pelaku usaha transportasi, dan masyarakat guna merumuskan kebijakan tarif yang lebih proporsional.

“Investasi jalan tol memang membutuhkan biaya besar, tetapi kebijakan tarif juga harus mempertimbangkan daya beli masyarakat saat ini,” pungkasnya (Red)