Connect with us

Featured

Tidak Mampu Bayar Tunggakan, SMA Kebangsaan Tahan Ijazah Siswa

Published

on

Lampung Selatan, DNL : Meski sudah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) Kebangsaan, Ilham Rafaidan Idzlal (19) tidak bisa melanjutkan karir atau meneruskan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.

Pasalnya, ijazah kelulusan tanda telah menyelesaikan pendidikan tingkat SMA hingga kini masih berada di SMA Kebangsaan Kabupaten Lampung Selatan. Pemuda berusia remaja ini menyampaikan alasan penahanan ijazah tersebut, lantaran pihak keluarganya belum sanggup melunasi tunggakan biaya pendidikan yang hingga mencapai sekitar Rp148.200.000.

“Ijazah saya masih ditahan oleh pihak sekolah, belum dikasihkan juga sampai sekarang jika belum melunasi. Akhirnya saya terlunta-lunta, mau melamar pekerjaan gak bisa, mau melanjutkan pendidikan apalagi. Sekarang ini saya bingung dan juga sedih, harus berbuat apa dan bagaimana. Apalagi ini menyangkut urusan masa depan saya,” tutur Ilham dengan wajah tertunduk berlinangan air mata saat ditemui di kediaman orangtuanya di Desa Totoharjo Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, Kamis (19/09/2024).

“Apalagi kalau sudah dengar kabar dari kawan-kawan lain, ada yang sudah diterima polisi, ada juga yang lanjut kuliah ataupun bekerja. Sedangkan saya menjadi serba salah tidak bisa berbuat apa-apa,” imbuh anak sulung dari pasangan Jamroni dan Dwi Catur Wati itu.

Namun demikian, yang paling menyakitkan diakui Ilham pada saat mengetahui adanya perlakuan tidak adil dari pihak sekolah yang notabene milik dari salah satu ketua umum partai itu kepada dirinya terkait dengan pemberian kuota beasiswa dari pemerintah provinsi Lampung kepada 2 siswa lain seangkatannya yang sama-sama berasal dari daerah Lampung Selatan.

“Sebenarnya masalah ini yang paling menyakitkan bagi hati saya. Dimana untuk angkatan saya, angkatan 2021 itu ada 3 siswa asal Lampung Selatan termasuk saya yang lulus tes masuk sekolah pada jalur mandiri. Namun dalam perjalanannya, 2 siswa lain itu malah dipindah rombongan belajar dengan kuota beasiswa dari Pemerintah Provinsi Lampung. Selidik punya selidik, didapatkan kabar jika 2 siswa tersebut ternyata masih memiliki kekerabatan dengan founder SMA Kebangsaan, bapak Zulkifli Hasan,” ujarnya lirih seraya mengungkapkan domisili 2 siswa tersebut 1 dari Desa Pisang Penengahan dan 1 lagi Pesisir Rajabasa.

“Saya merasa diperlakukan tidak adil, adanya perlakuan diskriminasi. Jika bicara hasil tes masuk, boleh diadu, begitu juga dengan hasil akademik selama mengikuti pendidikan di SMA Kebangsaan. Apa karena saya bukan dari keluarga terpandang, sehingganya mendapat perlakuan tidak adil seperti ini,” ucapnya.

Lebih lanjut, Ilham pun mengungkapkan ihwal dirinya bisa bersekolah di SMA Kebangsaan dengan konsep Boarding School (Sekolah Berasarama). Dia menceritakan kala jelang kelulusan sekolah lanjutan tingkat pertama di sebuah pondok pesantren, dirinya mendapatkan sebuah informasi digital dari sosmed dengan platform Instagram (IG).

“Dari situ saya tertarik bersekolah disana (SMA Kebangsaan), dengan iming-iming SMA Kebangsaan adalah sekolah kepemimpinan yang mencetak taruna-taruni untuk melanjutkan pendidikan ke akademi militer dan kepolisian,” ucapnya.

Setelah lulus, terus Ilham, secara diam-diam mendaftar secara langsung ke SMA Kebangsaan dan mengikuti tes masuk dan dinyatakan lulus. Kemudian, setelah bermodalkan lulus tes masuk SMA Kebangsaan itu, Ilham baru mengungkapkan akan cita-cita dan harapannya bersekolah di SMA yang sejak 2017 dikelola oleh bakal calon bupati Egi Radityo Pratama.

“Saya pikir sekolah SMA Kebangsaan itu memang sekolah spesial, bisa langsung kerja atau kelulusannya menjadi prioritas untuk diterima di sekolah militer tentara atau sekolah perwira polisi, karena biaya sekolahnya sangat mahal. Biaya pangkalnya saja untuk siswa baru mencapai Rp40 juta dan biaya SPP perbulannya hingga Rp4 juta lebih,” timpal Jamroni (47) ayah kandung dari IlhamMasalah biayanya sekolah ini pun diamini oleh Dwi Catur Wati, ibu kandung dari Ilham Rafaidan Idzlal.

Bahkan, Dwi Catur Wati mengungkapkan bagaimana selaku orang tua akhirnya memberikan restu kepada anak pertamanya itu bersekolah di SMA Kebangsaan yang bertarif sangat mahal dan fantastis. Belakangan, baik kedua orangtuanya maupun Ilham sendiri mengungkapkan penyesalannya telah bersekolah di SMA yang didirikan sejak 2013. (Rls)

Bandarlampung

Pemkot Bandar Lampung Tanggung Penuh Biaya Pendidikan 102 Siswa SMA Siger yang Dipindahkan ke Sekolah Swasta

Published

on

Bandar Lampung , Dailynewslampung– Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan tetap menanggung biaya pendidikan 102 siswa SMA Siger 1 dan SMA Siger 2 yang dipindahkan ke sejumlah SMA swasta di Kota Bandar Lampung.

Ketua Yayasan SMA Siger Prakarsa Bunda, Khaidarmansyah, mengatakan proses pemindahan siswa dilakukan oleh yayasan dengan fasilitasi serta kerja sama Dinas Pendidikan Provinsi Lampung guna menjamin keberlangsungan pendidikan para siswa.

“Biaya sekolah anak-anak tersebut yang telah pindah ke SMA yang dituju tetap menjadi tanggung jawab Pemkot Bandar Lampung. Upaya ini dilakukan agar para siswa mendapatkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” ujar Khaidarmansyah, Kamis (4/6/2026).

Ia menjelaskan, Yayasan SMA Siger Prakarsa Bunda tetap berkomitmen melanjutkan upaya pengurusan izin operasional sekolah. Hal itu dilakukan agar yayasan dapat kembali menampung siswa dari keluarga kurang mampu dan memperluas akses pendidikan tingkat SMA.

Menurutnya, dari 30 persyaratan yang harus dipenuhi untuk perizinan operasional, yayasan saat ini hanya terkendala kepemilikan aset berupa tanah dan gedung sekolah atas nama yayasan.

“Dari 30 persyaratan, kami hanya belum memiliki aset berupa tanah dan gedung sekolah sendiri atas nama yayasan. Insya Allah akan segera terwujud,” katanya.

Khaidarmansyah menambahkan, pendirian SMA Siger Prakarsa Bunda merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan. Program tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan menengah secara gratis.

Selain meningkatkan angka partisipasi sekolah, program itu juga diharapkan mampu menekan kesenjangan pendidikan di tengah masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang berbeda. (Red)

Continue Reading

Bandarlampung

PWI Lampung Mulai Bentuk Panitia HPN dan Porwanas 2027, Siap Sukseskan Dua Agenda Nasional

Published

on

Bandar lampung, Dailynewslampung – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung mulai melakukan persiapan awal sebagai tuan rumah dua agenda nasional bergengsi, yakni Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027. Langkah tersebut ditandai dengan rapat pembentukan panitia besar yang dipimpin Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, di Aula Balai Solfian Akmal, Kamis (4/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri seluruh pengurus harian PWI Lampung, pengurus PWI dari 15 kabupaten/kota se-Lampung, serta pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Lampung.

Dalam arahannya, Wirahadikusumah menegaskan bahwa pembentukan panitia sejak dini menjadi langkah penting mengingat Lampung akan menjadi tuan rumah dua event nasional dalam tahun yang sama.

“Ini hajat terbesar PWI. Apalagi HPN dan Porwanas dilaksanakan dalam tahun yang sama. Karena itu rapat pembentukan panitia ini sangat menentukan keberhasilan kita ke depan,” kata Wirahadikusumah.

Ia menekankan pentingnya penyusunan struktur kepanitiaan yang efektif dan terukur agar tidak terjadi tumpang tindih tugas. Menurutnya, setiap personel harus ditempatkan sesuai kapasitas dan bidang kerjanya masing-masing guna memastikan seluruh persiapan berjalan optimal.

“Jangan sampai ada panitia yang memegang tugas ganda. Kita harus pilah dengan baik karena target kita jelas, yakni sukses penyelenggaraan dan sukses sebagai tuan rumah,” ujarnya.

Selain itu, Wirahadikusumah mengajak seluruh anggota PWI Lampung untuk memiliki rasa tanggung jawab bersama terhadap penyelenggaraan HPN dan Porwanas 2027. Ia menilai kedua agenda tersebut bukan hanya kegiatan organisasi, tetapi juga momentum bagi Lampung untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai penyelenggara kegiatan berskala nasional.

“Kita bukan tamu, tapi tuan rumah. Kita bukan mau dilayani, tetapi melayani. Karena itu seluruh anggota PWI harus terlibat dan memiliki semangat yang sama untuk menyukseskan kegiatan ini,” tegasnya.

Rapat juga dimanfaatkan untuk menghimpun berbagai masukan terkait konsep penyelenggaraan, kebutuhan kepanitiaan, serta strategi pelayanan bagi ribuan peserta dan tamu yang diperkirakan hadir dari seluruh Indonesia.

Sebagai tuan rumah, Lampung diproyeksikan menjadi pusat perhatian insan pers nasional. Selain dihadiri delegasi PWI dari berbagai provinsi, HPN dan Porwanas 2027 juga diperkirakan akan menghadirkan pejabat pemerintah, tokoh nasional, pelaku industri media, hingga atlet wartawan dari berbagai daerah.

Melalui persiapan yang matang sejak sekarang, PWI Lampung berharap penyelenggaraan kedua agenda nasional tersebut dapat berjalan sukses sekaligus menjadi sarana promosi potensi daerah, mulai dari sektor pariwisata, budaya, hingga ekonomi lokal.(Red)

Continue Reading

Featured

Samsat Lampung Selatan Luncurkan Program Keringanan Pajak Kendaraan 2026

Published

on

Lampung Selatan, Dailynewslampung – Samsat Lampung Selatan resmi meluncurkan program keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2026 yang digelar serentak di seluruh Provinsi Lampung, Selasa (2/6/2026). Launching dipusatkan di Samsat I Kalianda dan Samsat I Rajabasa.

Kepala UPT Samsat Lampung Selatan, Dra. Cinthia Pandanwangi, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Lampung atas kebijakan yang dinilai berpihak kepada masyarakat melalui program keringanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan.

Program tersebut berlangsung mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebagai tahap pertama pelaksanaan.

“Program ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung dalam membantu masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih ringan dan mudah,” ujar Cinthia.

Ia menjelaskan, selain memberikan manfaat langsung kepada wajib pajak, kebijakan itu juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan registrasi ulang kendaraan serta balik nama kendaraan yang masih menggunakan identitas pemilik sebelumnya.

Melalui program tersebut, masyarakat diberikan kesempatan menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan dan mengurus balik nama kendaraan dengan berbagai kemudahan administrasi.

“Semoga program ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung pembangunan di Lampung Selatan maupun Provinsi Lampung,” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Keuangan Kabupaten Lampung Selatan, Drs. Wahidin Amin, M.Si, mengatakan program keringanan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat.

“Alhamdulillah Gubernur memberikan keringanan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Manfaatkan program ini sebaik mungkin,” ujar Wahidin.

Menurutnya, kebijakan pembebasan tunggakan dan denda pajak serta kemudahan proses balik nama kendaraan akan membantu masyarakat mengurangi beban biaya administrasi yang selama ini menjadi kendala.

Ia juga mengajak masyarakat Lampung Selatan agar tidak menunda pembayaran hingga batas akhir program.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Lampung Selatan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya demi mendukung pembangunan daerah,” ucapnya.

Wahidin menambahkan, pembayaran pajak kendaraan merupakan bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pendapatan daerah.

Pada kesempatan itu, ia turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, UPTD II Samsat Kalianda, Polres Lampung Selatan, PT Jasa Raharja, serta Forkopimda yang terus bersinergi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi modal utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” pungkasnya.(Red)

Continue Reading

Trending