Connect with us

Bandarlampung

Program MBG Ramadan di Bandar Lampung Dievaluasi, Sekolah Soroti Menu hingga Distribusi

Published

on

DAILYNEWSLAMPUNG – BANDAR LAMPUNG : Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama bulan Ramadan di Kota Bandar Lampung mendapat respons dari para kepala sekolah. Sejumlah evaluasi dan masukan disampaikan guna meningkatkan kualitas dan efektivitas program tersebut.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Bandar Lampung, Hendri Irawan, mengatakan secara umum paket MBG selama Ramadan telah diterima dan didistribusikan kepada para siswa dengan baik.

“Selama Ramadan paket MBG sudah kami terima dan sudah kami distribusikan ke siswa. Alhamdulillah sejauh ini berjalan baik,” ujarnya, Sabtu (28/2/2026).

Meski demikian, Hendri mengusulkan agar variasi menu dalam paket MBG dapat lebih diperhatikan agar seluruh siswa dapat menikmatinya dengan baik. Ia mencontohkan menu lauk seperti ayam ungkep yang bisa diolah kembali di rumah oleh orang tua siswa. “Ke depan alangkah baiknya jika menu lebih bervariasi dengan lauk pauk yang bisa dinikmati siswa. Misalnya ayam ungkep yang bisa digoreng kembali di rumah,” katanya.

Selain variasi menu, pihaknya juga menyoroti distribusi roti tanpa merek yang jelas serta tanpa keterangan masa berlaku. Menurutnya, aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan program MBG.

“Kami berharap tidak ada lagi roti tanpa merek yang jelas dan tanpa informasi masa berlaku. Ini penting untuk menjamin keamanan dan kesehatan siswa,” ujarnya.

Hendri juga menyarankan agar makanan yang didistribusikan tidak termasuk kategori yang mudah basi, mengingat kondisi cuaca dan kemungkinan makanan baru dikonsumsi beberapa waktu setelah diterima siswa.

Tak hanya itu, ia turut menyoroti ketepatan waktu pengantaran paket MBG ke sekolah. Menurutnya, keterlambatan distribusi kerap mengganggu proses kegiatan belajar mengajar (KBM). “Untuk pengantaran MBG ke sekolah kami berharap tidak selalu terlambat karena dapat mengganggu proses KBM,” katanya.

Terkait regulasi, Hendri menyebut pihak sekolah telah membaca Surat Edaran Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelayanan MBG selama bulan Ramadan. Namun hingga saat ini, petunjuk teknis (juknis) atau panduan teknis pelaksanaan MBG selama Ramadan disebut belum diterima oleh sekolah-sekolah.

“Kami sudah membaca surat edaran tersebut, tetapi juknis atau panduan teknis pelaksanaan MBG selama Ramadan belum kami terima,” ucapnya.

Ia berharap pemerintah segera memberikan panduan teknis yang lebih rinci agar pelaksanaan program MBG selama Ramadan dapat berjalan lebih optimal, tepat sasaran, serta tetap memperhatikan kualitas, keamanan, dan kenyamanan siswa di Kota Bandar Lampung.(DNL/Ma)

Bandarlampung

PWI Lampung Mulai Bentuk Panitia HPN dan Porwanas 2027, Siap Sukseskan Dua Agenda Nasional

Published

on

Bandar lampung, Dailynewslampung – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung mulai melakukan persiapan awal sebagai tuan rumah dua agenda nasional bergengsi, yakni Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027. Langkah tersebut ditandai dengan rapat pembentukan panitia besar yang dipimpin Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, di Aula Balai Solfian Akmal, Kamis (4/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri seluruh pengurus harian PWI Lampung, pengurus PWI dari 15 kabupaten/kota se-Lampung, serta pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Lampung.

Dalam arahannya, Wirahadikusumah menegaskan bahwa pembentukan panitia sejak dini menjadi langkah penting mengingat Lampung akan menjadi tuan rumah dua event nasional dalam tahun yang sama.

“Ini hajat terbesar PWI. Apalagi HPN dan Porwanas dilaksanakan dalam tahun yang sama. Karena itu rapat pembentukan panitia ini sangat menentukan keberhasilan kita ke depan,” kata Wirahadikusumah.

Ia menekankan pentingnya penyusunan struktur kepanitiaan yang efektif dan terukur agar tidak terjadi tumpang tindih tugas. Menurutnya, setiap personel harus ditempatkan sesuai kapasitas dan bidang kerjanya masing-masing guna memastikan seluruh persiapan berjalan optimal.

“Jangan sampai ada panitia yang memegang tugas ganda. Kita harus pilah dengan baik karena target kita jelas, yakni sukses penyelenggaraan dan sukses sebagai tuan rumah,” ujarnya.

Selain itu, Wirahadikusumah mengajak seluruh anggota PWI Lampung untuk memiliki rasa tanggung jawab bersama terhadap penyelenggaraan HPN dan Porwanas 2027. Ia menilai kedua agenda tersebut bukan hanya kegiatan organisasi, tetapi juga momentum bagi Lampung untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai penyelenggara kegiatan berskala nasional.

“Kita bukan tamu, tapi tuan rumah. Kita bukan mau dilayani, tetapi melayani. Karena itu seluruh anggota PWI harus terlibat dan memiliki semangat yang sama untuk menyukseskan kegiatan ini,” tegasnya.

Rapat juga dimanfaatkan untuk menghimpun berbagai masukan terkait konsep penyelenggaraan, kebutuhan kepanitiaan, serta strategi pelayanan bagi ribuan peserta dan tamu yang diperkirakan hadir dari seluruh Indonesia.

Sebagai tuan rumah, Lampung diproyeksikan menjadi pusat perhatian insan pers nasional. Selain dihadiri delegasi PWI dari berbagai provinsi, HPN dan Porwanas 2027 juga diperkirakan akan menghadirkan pejabat pemerintah, tokoh nasional, pelaku industri media, hingga atlet wartawan dari berbagai daerah.

Melalui persiapan yang matang sejak sekarang, PWI Lampung berharap penyelenggaraan kedua agenda nasional tersebut dapat berjalan sukses sekaligus menjadi sarana promosi potensi daerah, mulai dari sektor pariwisata, budaya, hingga ekonomi lokal.(Red)

Continue Reading

Bandarlampung

Peringati Hari Lahir Pancasila, Eva Dwiana Ajak Warga Perkuat Persatuan dan Gotong Royong

Published

on

Bandar Lampung, Dailynewslampung — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lingkungan Pemkot Bandar Lampung, Senin (1/6/2026). Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menegaskan pentingnya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Eva Dwiana mengatakan, implementasi nilai Pancasila harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Selain itu, setiap kebijakan pemerintah juga harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial.

“Nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial,” ujar Eva Dwiana.

Pada momentum Hari Lahir Pancasila tersebut, Eva juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kebersamaan demi kemajuan Kota Bandar Lampung.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, Forkopimda, dan masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga keamanan, kebersihan, serta mendukung pembangunan daerah.

“Yang bisa menjaga daerah kita adalah kita sendiri. Bagusnya, bersih dan cemerlangnya Kota Bandar Lampung karena kita semua,” katanya.

Eva menambahkan, semangat gotong royong dan kolaborasi harus terus diperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk mencegah kenakalan remaja dan aksi tawuran yang belakangan marak terjadi di sejumlah daerah.

Ia berharap peringatan Hari Lahir Pancasila dapat menjadi momentum untuk semakin mempererat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

“Dengan Hari Pancasila ini, ayo kita semakin erat, semakin kompak, gotong royong, kebersamaan, dan kolaborasi harus terus kita jaga,” tandasnya. (Red)

Continue Reading

Bandarlampung

DPRD Lampung Selatan Apresiasi Raihan WTP 2025, Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Keuangan

Published

on

Bandar Lampung, Dailynewslampung –-Mewakili Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Wakil Ketua II DPRD Lampung Selatan, A. Benny Raharjo, S.H., bersama Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, S.T., M.Pd., menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung tersebut berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Kecamatan Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, Jumat (29/5/2026). Acara itu dihadiri seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif Lampung Selatan turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, khususnya Pasal 17 ayat (2) dan (3), serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1).

Dokumen hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., Ak., CA., CSFA., ACPA., CFrA., kepada para kepala daerah dan perwakilan DPRD di auditorium kantor BPK setempat.

Dalam paparannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung menyampaikan sejumlah capaian dan hasil pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Pada kesempatan itu, Kabupaten Lampung Selatan kembali dinyatakan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.

Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Wakil Ketua II DPRD Lampung Selatan, A. Benny Raharjo, menyampaikan apresiasi kepada tim auditor BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas proses pemeriksaan yang telah dilakukan secara profesional.

“Atas nama DPRD Kabupaten Lampung Selatan, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada tim auditor BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Raihan opini WTP ini menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan yang baik,” ujar Benny Raharjo.

Ia menegaskan, hasil pemeriksaan BPK bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi instrumen evaluasi untuk memperbaiki sistem pengendalian internal serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Kami di DPRD berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan terus mendorong pemerintah daerah memperbaiki tata kelola keuangan yang belum maksimal. Ini merupakan bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif demi mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” tutupnya. (Red)

Continue Reading

Trending