Bandar Lampung, Dailynewslampung – Wali Kota Eva Dwiana menegaskan komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk menjamin perlindungan dan keberlanjutan pendidikan anak-anak korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Hal itu disampaikan saat menghadiri konferensi pers pengungkapan kasus TPPO di Polda Lampung, Selasa (12/5/2026).

Dalam konferensi pers tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung bersama Pemerintah Provinsi Lampung dan Polda Lampung menyatakan langkah konkret dalam penanganan kasus TPPO yang menimpa anak-anak.

Eva Dwiana mengatakan, Pemkot Bandar Lampung akan segera melakukan peninjauan lanjutan terhadap kondisi para korban guna memastikan mereka mendapatkan perlindungan, pemulihan, serta hak pendidikan yang layak.

Menurutnya, pemerintah kota siap memfasilitasi pendidikan korban di sekolah swasta tingkat SMA maupun SMK apabila mereka tidak memungkinkan melanjutkan pendidikan di sekolah negeri.

“Insyaallah besok kami akan melakukan peninjauan. Setelah itu, walaupun mereka tidak disarankan masuk sekolah negeri, kami di Pemerintah Kota Bandar Lampung akan bertanggung jawab menyelesaikan pendidikan mereka di sekolah swasta, baik SMK maupun SMA di Bandar Lampung,” ujar Eva Dwiana.

Ia menegaskan, hak anak untuk memperoleh pendidikan tidak boleh terputus hanya karena menjadi korban kejahatan perdagangan orang.

Selain itu, Eva Dwiana menyampaikan bahwa penanganan kasus TPPO dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur pemerintah dan aparat penegak hukum. Pemkot Bandar Lampung akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung, Polda Lampung, dan Polresta Bandar Lampung agar penanganan berjalan maksimal serta mencegah kasus serupa terulang kembali.

Sebagai langkah pencegahan, Pemerintah Kota Bandar Lampung juga akan menggelar inspeksi mendadak (sidak) ke seluruh SMP di Kota Bandar Lampung, terutama terkait pengawasan penggunaan telepon genggam di kalangan pelajar.

“Kami akan mengadakan sidak ke seluruh SMP se-Kota Bandar Lampung. Anak-anak sekarang harus sangat berhati-hati dalam menggunakan HP. Pengawasan orang tua dan guru sangat penting,” katanya.

Menurut Eva Dwiana, pengawasan bersama antara sekolah dan keluarga menjadi benteng utama dalam melindungi anak-anak dari kejahatan berbasis digital, termasuk modus penipuan lowongan kerja yang berujung pada TPPO.(Red)

Lampung Selatan, dailynewslampung – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, kembali menerima penghargaan tingkat nasional dalam ajang Women’s Inspiration Award 2026 yang digelar oleh iNews Media Group di Jakarta, Kamis (30/4/2026) malam.

Dalam ajang tersebut, Eva Dwiana meraih kategori Women in Public Policy. Penghargaan ini diklaim sebagai pengakuan atas keberhasilan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan publik yang dinilai berdampak nyata, inovatif, dan berkelanjutan.

Namun, di tengah deretan penghargaan yang diterima, publik tentu menanti bukti konkret di lapangan: sejauh mana kebijakan tersebut benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar catatan di atas kertas.

Penilaian penghargaan ini mencakup efektivitas program, keberpihakan pada kepentingan publik, transparansi, serta kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup dan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional.

“Penghargaan ini adalah hasil kerja keras dan kolaborasi kita bersama. Ini bukan hanya pengakuan atas kinerja pribadi, tetapi juga cerminan semangat kebersamaan dalam membangun Kota Bandar Lampung yang lebih baik,” ujar Eva Dwiana usai menerima penghargaan di Jakarta Concert Hall, iNews Tower.

Ia menambahkan, penghargaan tersebut akan menjadi motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Di sisi lain, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, yang turut hadir dalam acara tersebut menegaskan bahwa ajang ini bukan sekadar seremoni.

“Acara ini bukan hanya menjadi ajang penghargaan, tetapi juga perayaan atas kekuatan, kecerdasan, dan ketangguhan perempuan Indonesia,” tegasnya.

Meski demikian, sorotan tetap kembali pada satu hal utama: apakah deretan penghargaan ini sejalan dengan realitas yang dirasakan warga Bandar Lampung sehari-hari. (red)

Bandar Lampung, dailynewslampung – Fenomena banjir yang terus berulang di Kota Bandar Lampung dinilai bukan sekadar bencana alam, melainkan persoalan kompleks yang melibatkan faktor lingkungan, tata ruang, hingga pembagian kewenangan antar pemerintah.

Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, Yusdiyanto, menyebut diskursus banjir kini bergeser dari penanganan darurat ke pertanyaan mendasar mengenai penyebab dan pihak yang bertanggung jawab.

“Banjir umumnya dipicu kombinasi curah hujan tinggi di wilayah hulu seperti Pesawaran dan menurunnya daya serap tanah akibat alih fungsi lahan hingga ke hilir,” ujarnya.

Secara geografis, Bandar Lampung memiliki topografi beragam, dari wilayah pantai hingga perbukitan dengan ketinggian 0–700 mdpl. Kota ini dilintasi sungai besar seperti Way Kuripan dan Way Kuala serta puluhan sungai kecil yang rentan mengering saat kemarau dan meluap saat hujan.

Kondisi tersebut diperparah oleh pendangkalan sungai akibat sedimentasi, tumpukan sampah, serta penyempitan bantaran sungai yang beralih fungsi menjadi permukiman. Akibatnya, aliran air tidak mampu tertampung dan meluap ke kawasan permukiman.

Dalam perspektif hukum, penanganan banjir telah diatur melalui berbagai regulasi, antara lain UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, serta PP Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Pemerintah pusat bertanggung jawab pada pengelolaan sungai strategis nasional dan pembangunan infrastruktur pengendali banjir skala besar. Pemerintah provinsi berperan dalam pengendalian banjir lintas wilayah dan koordinasi regional.

Sementara itu, Pemerintah Kota Bandar Lampung memegang peran utama dalam penanganan banjir perkotaan, meliputi pengelolaan drainase, sungai lokal, serta pengaturan tata ruang di kawasan rawan.

“Secara lex specialis, tanggung jawab operasional utama berada di pemerintah kota, khususnya pada aspek drainase dan pengelolaan ruang,” tegas Yusdiyanto.

Ia juga menekankan peran masyarakat dalam menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah ke sungai dan menjaga fungsi drainase.

Sepanjang 2026, banjir telah berdampak pada ribuan warga. Pada Maret 2026 tercatat 1.970 warga terdampak di sejumlah kecamatan dengan bantuan beras 19.700 kg. Sementara pada 14 April 2026, jumlahnya meningkat menjadi 5.886 warga di 11 kecamatan dengan bantuan 58.860 kg beras.

Saat ini, pemerintah tengah melakukan perbaikan infrastruktur sungai, khususnya di Way Kuripan dan Way Kuala, serta menyalurkan bantuan sosial kepada korban terdampak.

Yusdiyanto menegaskan, penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan kolaborasi terintegrasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota, serta dukungan masyarakat.

“Banjir bukan hanya fenomena alam, tetapi hasil interaksi antara lingkungan dan kebijakan tata ruang. Penanganannya harus berbasis kolaborasi,” ujarnya. (Red)