Connect with us

Bandarlampung

Pasar Murah Ramadan Tahap Kedua Digelar di 20 Kecamatan Bandar Lampung

Published

on

DAILYNEWSLAMPUNG – BANDAR LAMPUNG : Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menggelar pasar murah Ramadan tahap kedua selama bulan suci Ramadan 2026. Salah satu lokasi kegiatan berada di Kelurahan Bumi Waras, Kecamatan Bumi Waras, dengan kehadiran Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung, Erwin, dan Camat Bumi Waras, Budi Ardiyanto.

Kegiatan pasar murah ini dilaksanakan secara serentak di 20 kecamatan untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau sekaligus menjaga stabilitas harga di pasaran.

Menurut Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, Erwin, program pasar murah Ramadan merupakan instruksi langsung Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, untuk menekan harga sembako yang cenderung naik selama Ramadan dan mengantisipasi inflasi.

“Ini merupakan instruksi dari Wali Kota untuk menekan harga sembako dan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat selama Ramadan,” ujarnya. Program pasar murah dirancang dalam tiga tahap, di mana tahap pertama sudah berlangsung, tahap kedua digelar pada Kamis (5/3/2026), dan tahap ketiga akan dilaksanakan menjelang Idulfitri. Kegiatan ini melibatkan stok dari Dinas Pangan Kota Bandar Lampung, Bank Indonesia, serta berbagai retailer lokal.

Masyarakat dapat membeli berbagai komoditas pangan dengan harga subsidi, antara lain:

  • Beras premium 5 kilogram, subsidi Rp 15.000 per sak
  • Gula pasir, subsidi Rp 4.000 per kilogram
  • Minyak goreng, subsidi Rp 4.000 per kemasan
  • Telur ayam, subsidi Rp 5.000 per kilogram
  • Tepung terigu, subsidi Rp 4.000 per kemasan

Total stok yang disiapkan meliputi beras 267 sak ukuran 5 kilogram, beras curah 250 kilogram, minyak goreng 250 kemasan, telur ayam 250 kemasan, dan tepung terigu 100 kemasan.

Camat Bumi Waras, Budi Ardiyanto, menyebut pelaksanaan pasar murah dipusatkan di Jalan Ikan Terbang karena kepadatan penduduk dan kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas menengah ke bawah. Selain kebutuhan pokok, kegiatan ini juga menyediakan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat. “Pasokan komoditas dijamin cukup, jadi masyarakat tidak perlu berebut. Setelah berbelanja, mereka juga bisa memanfaatkan layanan kesehatan gratis,” ujar Budi.

Kegiatan pasar murah Ramadan tahap kedua digelar bergilir di 20 kecamatan, termasuk Kecamatan Bumi Waras, Enggal, Kedamaian, Kedaton, Kemiling, Labuhan Ratu, Langkapura, Panjang, Rajabasa, Sukabumi, Sukarame, Tanjungkarang Barat, Tanjungkarang Pusat, Tanjungkarang Timur, Tanjung Senang, Telukbetung Barat, Telukbetung Selatan, Telukbetung Timur, Telukbetung Utara, dan Way Halim.

Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap pasar murah ini dapat meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok selama Ramadan dengan harga yang lebih terjangkau. (dnl)

 

Bandarlampung

PWI Lampung Mulai Bentuk Panitia HPN dan Porwanas 2027, Siap Sukseskan Dua Agenda Nasional

Published

on

Bandar lampung, Dailynewslampung – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung mulai melakukan persiapan awal sebagai tuan rumah dua agenda nasional bergengsi, yakni Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027. Langkah tersebut ditandai dengan rapat pembentukan panitia besar yang dipimpin Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, di Aula Balai Solfian Akmal, Kamis (4/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri seluruh pengurus harian PWI Lampung, pengurus PWI dari 15 kabupaten/kota se-Lampung, serta pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Lampung.

Dalam arahannya, Wirahadikusumah menegaskan bahwa pembentukan panitia sejak dini menjadi langkah penting mengingat Lampung akan menjadi tuan rumah dua event nasional dalam tahun yang sama.

“Ini hajat terbesar PWI. Apalagi HPN dan Porwanas dilaksanakan dalam tahun yang sama. Karena itu rapat pembentukan panitia ini sangat menentukan keberhasilan kita ke depan,” kata Wirahadikusumah.

Ia menekankan pentingnya penyusunan struktur kepanitiaan yang efektif dan terukur agar tidak terjadi tumpang tindih tugas. Menurutnya, setiap personel harus ditempatkan sesuai kapasitas dan bidang kerjanya masing-masing guna memastikan seluruh persiapan berjalan optimal.

“Jangan sampai ada panitia yang memegang tugas ganda. Kita harus pilah dengan baik karena target kita jelas, yakni sukses penyelenggaraan dan sukses sebagai tuan rumah,” ujarnya.

Selain itu, Wirahadikusumah mengajak seluruh anggota PWI Lampung untuk memiliki rasa tanggung jawab bersama terhadap penyelenggaraan HPN dan Porwanas 2027. Ia menilai kedua agenda tersebut bukan hanya kegiatan organisasi, tetapi juga momentum bagi Lampung untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai penyelenggara kegiatan berskala nasional.

“Kita bukan tamu, tapi tuan rumah. Kita bukan mau dilayani, tetapi melayani. Karena itu seluruh anggota PWI harus terlibat dan memiliki semangat yang sama untuk menyukseskan kegiatan ini,” tegasnya.

Rapat juga dimanfaatkan untuk menghimpun berbagai masukan terkait konsep penyelenggaraan, kebutuhan kepanitiaan, serta strategi pelayanan bagi ribuan peserta dan tamu yang diperkirakan hadir dari seluruh Indonesia.

Sebagai tuan rumah, Lampung diproyeksikan menjadi pusat perhatian insan pers nasional. Selain dihadiri delegasi PWI dari berbagai provinsi, HPN dan Porwanas 2027 juga diperkirakan akan menghadirkan pejabat pemerintah, tokoh nasional, pelaku industri media, hingga atlet wartawan dari berbagai daerah.

Melalui persiapan yang matang sejak sekarang, PWI Lampung berharap penyelenggaraan kedua agenda nasional tersebut dapat berjalan sukses sekaligus menjadi sarana promosi potensi daerah, mulai dari sektor pariwisata, budaya, hingga ekonomi lokal.(Red)

Continue Reading

Bandarlampung

Peringati Hari Lahir Pancasila, Eva Dwiana Ajak Warga Perkuat Persatuan dan Gotong Royong

Published

on

Bandar Lampung, Dailynewslampung — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lingkungan Pemkot Bandar Lampung, Senin (1/6/2026). Dalam kesempatan itu, Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menegaskan pentingnya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Eva Dwiana mengatakan, implementasi nilai Pancasila harus diwujudkan melalui pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Selain itu, setiap kebijakan pemerintah juga harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial.

“Nilai-nilai Pancasila harus hadir dalam bentuk pelayanan publik yang berkeadilan, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Setiap kebijakan dan program harus mencerminkan semangat kemanusiaan dan keadilan sosial,” ujar Eva Dwiana.

Pada momentum Hari Lahir Pancasila tersebut, Eva juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menjaga persatuan dan kebersamaan demi kemajuan Kota Bandar Lampung.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah, Forkopimda, dan masyarakat menjadi modal penting dalam menjaga keamanan, kebersihan, serta mendukung pembangunan daerah.

“Yang bisa menjaga daerah kita adalah kita sendiri. Bagusnya, bersih dan cemerlangnya Kota Bandar Lampung karena kita semua,” katanya.

Eva menambahkan, semangat gotong royong dan kolaborasi harus terus diperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk mencegah kenakalan remaja dan aksi tawuran yang belakangan marak terjadi di sejumlah daerah.

Ia berharap peringatan Hari Lahir Pancasila dapat menjadi momentum untuk semakin mempererat persatuan dan kebersamaan di tengah masyarakat.

“Dengan Hari Pancasila ini, ayo kita semakin erat, semakin kompak, gotong royong, kebersamaan, dan kolaborasi harus terus kita jaga,” tandasnya. (Red)

Continue Reading

Bandarlampung

DPRD Lampung Selatan Apresiasi Raihan WTP 2025, Tegaskan Komitmen Perkuat Tata Kelola Keuangan

Published

on

Bandar Lampung, Dailynewslampung –-Mewakili Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Wakil Ketua II DPRD Lampung Selatan, A. Benny Raharjo, S.H., bersama Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, S.T., M.Pd., menghadiri kegiatan Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung tersebut berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Kecamatan Telukbetung Selatan, Bandar Lampung, Jumat (29/5/2026). Acara itu dihadiri seluruh kepala daerah dan pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Lampung.

Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif Lampung Selatan turut didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Pelaksanaan kegiatan tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, khususnya Pasal 17 ayat (2) dan (3), serta Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan pada Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (1).

Dokumen hasil pemeriksaan diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, S.E., M.Comm., Ak., CA., CSFA., ACPA., CFrA., kepada para kepala daerah dan perwakilan DPRD di auditorium kantor BPK setempat.

Dalam paparannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung menyampaikan sejumlah capaian dan hasil pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Pada kesempatan itu, Kabupaten Lampung Selatan kembali dinyatakan berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangannya.

Capaian tersebut menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Wakil Ketua II DPRD Lampung Selatan, A. Benny Raharjo, menyampaikan apresiasi kepada tim auditor BPK Perwakilan Provinsi Lampung atas proses pemeriksaan yang telah dilakukan secara profesional.

“Atas nama DPRD Kabupaten Lampung Selatan, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada tim auditor BPK Perwakilan Provinsi Lampung. Raihan opini WTP ini menjadi bukti konsistensi pemerintah daerah dalam tata kelola keuangan yang baik,” ujar Benny Raharjo.

Ia menegaskan, hasil pemeriksaan BPK bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi instrumen evaluasi untuk memperbaiki sistem pengendalian internal serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Kami di DPRD berkomitmen menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK dan terus mendorong pemerintah daerah memperbaiki tata kelola keuangan yang belum maksimal. Ini merupakan bentuk sinergi antara legislatif dan eksekutif demi mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan,” tutupnya. (Red)

Continue Reading

Trending