Connect with us

Nasional

Pakar Hukum Nilai Kejati Sumbar Berpotensi Langgar Hukum Terkait Kasus Bank Nagari

Published

on

Padang, dailynewslampung Penanganan laporan masyarakat terkait dugaan hapus buku kredit non-KUR Bank Nagari periode 2018–2019 kembali menjadi sorotan. Minimnya respons Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Kejati Sumbar) terhadap pelapor selama hampir satu tahun dinilai berpotensi melanggar hukum administrasi pemerintahan.

Penilaian tersebut disampaikan pakar hukum administrasi negara, Prof Abdul Latif, SH, M.Hum. Ia menyebut sikap diam atau tidak adanya tanggapan dari badan dan/atau pejabat pemerintahan atas laporan masyarakat dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.

“Dalam hukum tindakan administrasi pemerintahan, ketika badan atau pejabat pemerintahan tidak mengeluarkan keputusan, tidak bertindak, atau memilih diam, hal tersebut merupakan bentuk penyimpangan dan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum,” ujar Prof Abdul Latif.

Prof Abdul Latif merupakan mantan Hakim Tindak Pidana Korupsi Mahkamah Agung RI dan saat ini menjabat Ketua Program Studi Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya.

Kasus ini bermula dari laporan masyarakat mengenai dugaan permasalahan hapus buku kredit non-KUR Bank Nagari periode 2018–2019. Kepala Kejaksaan Negeri Padang sebelumnya menyatakan laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Kejati Sumbar, sebagaimana tertuang dalam Surat Nomor B-2795/L.3.10/Fd.1/06/2025 tertanggal 5 Juni 2025.

Menindaklanjuti surat tersebut, pelapor mengirimkan surat konfirmasi kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat pada Juni 2025 untuk meminta kejelasan perkembangan penanganan perkara. Namun hingga berbulan-bulan kemudian, pelapor mengaku tidak menerima jawaban resmi. Surat konfirmasi kedua juga dilayangkan pada Oktober 2025, tetapi belum mendapat tanggapan.

Hingga berita ini diterbitkan pada 14 Januari 2026, pelapor mengaku tidak mengetahui apakah perkara telah masuk tahap penyelidikan, penyidikan, masih dalam proses telaah, atau telah dihentikan.

Perkembangan baru terjadi setelah pemberitaan terkait dugaan ketidakterbukaan Kejati Sumbar menjadi perhatian publik dan disampaikan langsung kepada Jaksa Agung. Kejati Sumbar kemudian mengirimkan surat undangan ekspose perkara kepada pelapor pada Kamis, 15 Januari 2026 melalui pesan WhatsApp.

Surat tertanggal 14 Januari 2026 tersebut ditandatangani oleh Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumbar, Fajar Mufti, atas nama Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat. Pelapor diundang untuk menghadiri ekspose penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi hapus buku kredit non-KUR Bank Nagari pada Senin, 19 Januari 2026 di Ruang Rapat Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Prof Abdul Latif menyatakan, sikap tidak responsif aparat penegak hukum bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur kewajiban penegak hukum memberikan jawaban atas laporan masyarakat dalam batas waktu tertentu.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, PenaHarian.com masih berupaya mengonfirmasi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat Muhibuddin dan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumbar M Rasyid, namun belum memperoleh tanggapan resmi. (Rls/SMSI)

Ekonomi

Menko Zulhas Apresiasi Langkah Kreatif Bupati Egi Hadirkan IDS Sumatra 2026 di Lampung Selatan

Published

on

Lampung Selatan, Dailynewslampung– Gelaran Indonesian Drift Series (IDS) Sumatra 2026 di Way Handak Expo, Kalianda, Sabtu (23/5/2026), menjadi momentum istimewa bagi Kabupaten Lampung Selatan. Kehadiran Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, bukan sekadar menyaksikan ajang otomotif nasional, tetapi juga memberikan apresiasi langsung terhadap terobosan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan yang sukses menghadirkan event berskala nasional tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Di tengah riuh suara mesin drift dan antusiasme ribuan masyarakat yang memadati arena, Menko Zulhas memuji langkah Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, yang dinilai mampu menghadirkan inovasi pembangunan daerah melalui kolaborasi kreatif.

“Acara yang dilaksanakan dengan 0 APBD, tanpa menyentuh anggaran daerah. Mantap Bupati Lampung Selatan,” ujar Zulhas yang disambut tepuk tangan meriah pengunjung.

Sebelumnya, Zulhas juga mengaku bangga karena untuk pertama kalinya ajang drift nasional bergengsi digelar di Pulau Sumatra dan Lampung Selatan dipercaya menjadi tuan rumah.

“Senang ada acara ini? Acara yang luar biasa, baru pertama kali di Sumatra dan diadakan di Lampung Selatan. Mari kita dukung, kita sukseskan bersama acara ini,” katanya.

Kedatangan Menko Zulhas pun langsung disambut antusias masyarakat. Ribuan warga tampak berebut menyapa, bersalaman, hingga menerima berbagai merchandise yang dibagikan langsung, mulai dari kaos, handuk, hingga suvenir lainnya.

Namun, di balik kemeriahan IDS Sumatra 2026, tersimpan pesan besar tentang arah pembangunan daerah yang kreatif dan kolaboratif. Ajang ini menjadi bukti bahwa sinergi antara pemerintah daerah, sektor swasta, dan komunitas otomotif mampu menghadirkan event nasional tanpa membebani keuangan daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, IDS Sumatra 2026 bukan sekadar balap drift. Lebih dari itu, event ini menjadi pintu masuk untuk mendorong sektor pariwisata, menggerakkan ekonomi kreatif, menghidupkan UMKM, sekaligus memperkenalkan potensi daerah ke tingkat nasional.

Apresiasi yang disampaikan pemerintah pusat melalui kehadiran Menko Zulhas mempertegas bahwa langkah yang diambil Bupati Radityo Egi Pratama bukan hanya menghadirkan hiburan, melainkan bagian dari strategi pembangunan daerah berbasis inovasi dan kolaborasi.

Di tengah tantangan fiskal daerah, Lampung Selatan menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran bukan penghalang untuk menghadirkan lompatan besar bagi kemajuan daerah. (Red)

Continue Reading

Lampung Selatan

Ketua DPRD Lampung Selatan Ikuti Retreat Nasional di Akmil Magelang, Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah

Published

on

Magelang, Dailynewslampung – Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Erma Yusneli, menghadiri retreat nasional pimpinan DPRD kabupaten se-Indonesia yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil), Magelang, pada 14–18 April 2026. Kegiatan tersebut digelar untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan daerah sekaligus menyelaraskan arah pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah.

Retreat nasional itu merupakan agenda strategis yang diinisiasi pemerintah pusat melalui undangan Presiden Republik Indonesia dan terintegrasi dalam program Kursus Pemantapan Pimpinan Daerah (KPPD) Tahun Anggaran 2026.

Dalam keterangannya, Erma Yusneli mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum penting bagi para pimpinan DPRD untuk memperkuat wawasan kebangsaan dan meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan.

“Retreat ini bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi ruang pembelajaran bersama dalam menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan arah kebijakan nasional,” ujar Erma.

Ia menegaskan, sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi kunci dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, khususnya dalam meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Pelaksanaan retreat mengacu pada Surat Edaran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, AD/ART Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), serta hasil rapat pimpinan organisasi pada Maret 2026 di Jakarta.

Selama kegiatan berlangsung, para peserta mendapatkan berbagai pembekalan materi strategis, mulai dari penguatan kepemimpinan, tata kelola pemerintahan yang akuntabel, hingga pembahasan isu-isu aktual pembangunan nasional.

Kegiatan tersebut juga didukung panitia nasional yang dibentuk melalui Surat Keputusan ADKASI guna memastikan seluruh rangkaian acara berjalan tertib dan sesuai tujuan yang telah ditetapkan.

Melalui retreat nasional ini, diharapkan lahir pemimpin-pemimpin daerah yang adaptif, berintegritas, dan mampu menjawab dinamika pembangunan menuju Indonesia Emas 2045. (Red)

Continue Reading

Nasional

Arus Long Weekend Ramai, Ferry Jadi Moda Favorit Masyarakat untuk Perjalanan Antarpulau

Published

on

Jakarta, Dailynewslampung – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mencatat lonjakan trafik penumpang dan kendaraan selama libur panjang Kenaikan Yesus Kristus 2026. Tingginya mobilitas masyarakat menunjukkan angkutan ferry kini menjadi salah satu moda transportasi utama untuk perjalanan antarpulau.

Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Heru Widodo mengatakan, peningkatan jumlah pengguna jasa mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan penyeberangan yang semakin modern, aman, dan nyaman.

“Transformasi layanan yang dilakukan ASDP beberapa tahun terakhir mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam bepergian. Ferry kini menjadi bagian penting dari gaya perjalanan masyarakat karena menawarkan fleksibilitas, efisiensi, serta pengalaman perjalanan yang semakin nyaman dan aman,” ujar Heru dalam siaran pers, Minggu (17/5/2026).

Berdasarkan data periode 13 hingga 17 Mei 2026 pukul 14.00 WIB, lintasan Merak–Bakauheni melayani 133.248 penumpang dan 36.647 kendaraan. Sementara arus balik Bakauheni–Merak tercatat sebanyak 118.383 penumpang dan 32.994 kendaraan.

Lonjakan tertinggi terjadi pada Kamis (14/5), dengan kenaikan trafik penumpang sebesar 60,7 persen dan kendaraan 41,5 persen di lintasan Merak–Bakauheni. Sedangkan pada arus balik Bakauheni–Merak, jumlah penumpang meningkat 19,5 persen dan kendaraan naik 18,3 persen.

Peningkatan trafik juga terjadi di lintasan Ketapang–Gilimanuk. ASDP mencatat pelayanan terhadap 96.858 penumpang dan 26.258 kendaraan. Pada arus balik Gilimanuk–Ketapang, sebanyak 90.759 penumpang dan 26.317 kendaraan berhasil diseberangkan.

Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Windy Andale mengatakan, ASDP terus memperkuat pelayanan melalui optimalisasi armada, kesiapan personel, hingga penguatan sistem keamanan dan keselamatan di pelabuhan maupun kapal.

“Kami memastikan seluruh layanan berjalan optimal dengan mengedepankan aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa,” kata Windy.

Selain memperkuat operasional, ASDP juga meningkatkan fasilitas layanan di pelabuhan seperti ruang tunggu ber-AC, charging station, area bermain anak, tempat ibadah, hingga tenant makanan dan minuman.

ASDP turut mengoptimalkan platform digital Ferizy untuk mempermudah pemesanan tiket dan mempercepat proses check-in. Masyarakat diimbau membeli tiket sejak jauh hari karena penjualan tiket di pelabuhan telah ditiadakan.

“Kami dorong masyarakat membeli tiket minimal H-1 keberangkatan dan menghindari pembelian melalui calo,” ujar Windy. (Red)

Continue Reading

Trending