Connect with us

Featured

Elemen Masyarakat Lamsel Minta Lembaga Survey Terbuka Jika Merangkap Sebagai Konsultan Politik

Published

on

LAMPUNG SELATAN, DNL : Ketua Organisasi Masyarakat (Ormas) Sapu Jagad Lampung Selatan, Zulfijar SE meminta lembaga survei terbuka jika memang merangkap menjadi konsultan politik bagi salah satu bakal calon dalam pemilihan kepala daerah Lampung Selatan 2024.

“Memang harusnya terbuka, jujur kepada masyarakat, bahwa memang merangkap sebagai konsultan politik yang notabene bagian dari tim sukses,” ujarnya, Selasa 27 Agustus 2024.

Menurut Zulpijar tak menjadi masalah lembaga survey merangkap sebagai konsultan politik yang masuk bagian dalam tim sukses bakal calon kepala daerah, karena kata Zulpijar, memang belum ada aturan yang khusus mengatur masalah tersebut.

“Memang ada kaitannya, lembaga survey merangkap sebagai konsultan politik. Karena dari hasil survey, maka akan terbaca kondisi peta politik. Kemudian dari data tersebut, oleh konsultan politik dapat disimpulkan langkah selanjutnya yang akan diambil terkait dengan kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang dihadapi oleh klien,” imbuhnya.

Namun demikian Zulfijar berharap lembaga survey tetap pada koridor terhadap hasil survey dengan berpegangan pada kode etik untuk menjaga integritas, transparansi dan independen. Hasil survey, terus Zulpijar, tidak untuk dijadikan alat propaganda untuk menggiring opini masyarakat.

“Lembaga survey boleh saja salah soal hasil survey, tapi pantang bohong. Apalagi tujuannya sebagai alat propaganda untuk menggiring opini publik. Hal ini yang mestinya diwaspadai oleh semua pihak dari sejak awal,” tutur Zulpijar.

Selain itu, sebagai bagian dari tim sukses pemenangan calon kepala daerah, masih kata Zulpijar, dana yang digunakan oleh lembaga survei tersebut patut dipertanyakan. Karena menurutnya dana yang digunakan lembaga survei yang menjadi bagian tim pemenangan, tergolong biaya kampanye. Maka, penggunaan dana itu harus dilaporkan.

“Itu bagian dari tim pemenangan. Bisa masuk kategori dana kampanye atau pendampingan kampanye untuk mendampingi bagaimana popularitas seseorang kandidat bisa naik,” tukasnya.

Sebelumnya diwartakan, salah satu anggota
tim pemenangan bakal calon pemilihan kepala daerah Lampung Selatan, Egi Radityo Pratama (ERP), bernama Amiza Rezika disinyalir merupakan salah satu pekerja dari lembaga survey Poltracking Indonesia (PI). Alumni FKIP Universitas Lampung 2023 itu diketahui memiliki jabatan sebagai Koordinator surveyor untuk Wilayah Lampung.

Keberadaan Amiza Rezika diketahui bagian dari tim sukses ERP, berawal dari didatanginya posko timses ERP di Kecamatan Merbau Mataram Lampung Selatan oleh sejumlah warga setempat. Di posko tersebut, warga mendapati ada 10 orang yang mengaku mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Lampung yang salah satunya adalah Amiza Rezika yang diakui sebagai kordinator lapangan.

10 orang mahasiswa tersebut mengaku hanya sebagai relawan yang bertugas membagikan stiker, pamflet dan kaos ERP dengan cara door to door dari rumah ke rumah setiap warga. Terindikasi kegiatan 10 orang tersebut diselipi dengan money politik.

Belakangan, Amiza Rezika merespon terkait terbitnya pemberitaan awal. Melalui sambungan aplikasi perpesanan WhatsApp, Amiza Rezika menyatakan sudah tidak lagi bekerja di Poltracking Indonesia.

“Saya pernah menjadi surveyor di Poltracking dan lembaga survei lainnya ketika (masih) mahasiswa,” sebutnya seraya menolak aktifitasnya itu dikaitkan dengan lembaga survey tersebut.

Sementara, Ketua Bawaslu Lampung Selatan Wazaki, berkali-kali dihubungi untuk diminta tanggapannya tidak merespon. Sejumlah pesan yang dikirim melalui aplikasi perpesanan WhatsApp sama sekali tidak ditanggapi.

(Rls)

Bandarlampung

Pemkot Bandar Lampung Tanggung Penuh Biaya Pendidikan 102 Siswa SMA Siger yang Dipindahkan ke Sekolah Swasta

Published

on

Bandar Lampung , Dailynewslampung– Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memastikan tetap menanggung biaya pendidikan 102 siswa SMA Siger 1 dan SMA Siger 2 yang dipindahkan ke sejumlah SMA swasta di Kota Bandar Lampung.

Ketua Yayasan SMA Siger Prakarsa Bunda, Khaidarmansyah, mengatakan proses pemindahan siswa dilakukan oleh yayasan dengan fasilitasi serta kerja sama Dinas Pendidikan Provinsi Lampung guna menjamin keberlangsungan pendidikan para siswa.

“Biaya sekolah anak-anak tersebut yang telah pindah ke SMA yang dituju tetap menjadi tanggung jawab Pemkot Bandar Lampung. Upaya ini dilakukan agar para siswa mendapatkan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” ujar Khaidarmansyah, Kamis (4/6/2026).

Ia menjelaskan, Yayasan SMA Siger Prakarsa Bunda tetap berkomitmen melanjutkan upaya pengurusan izin operasional sekolah. Hal itu dilakukan agar yayasan dapat kembali menampung siswa dari keluarga kurang mampu dan memperluas akses pendidikan tingkat SMA.

Menurutnya, dari 30 persyaratan yang harus dipenuhi untuk perizinan operasional, yayasan saat ini hanya terkendala kepemilikan aset berupa tanah dan gedung sekolah atas nama yayasan.

“Dari 30 persyaratan, kami hanya belum memiliki aset berupa tanah dan gedung sekolah sendiri atas nama yayasan. Insya Allah akan segera terwujud,” katanya.

Khaidarmansyah menambahkan, pendirian SMA Siger Prakarsa Bunda merupakan bagian dari upaya mewujudkan keadilan sosial di bidang pendidikan. Program tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan yang lebih luas bagi siswa dari keluarga kurang mampu untuk memperoleh pendidikan menengah secara gratis.

Selain meningkatkan angka partisipasi sekolah, program itu juga diharapkan mampu menekan kesenjangan pendidikan di tengah masyarakat dengan latar belakang ekonomi yang berbeda. (Red)

Continue Reading

Bandarlampung

PWI Lampung Mulai Bentuk Panitia HPN dan Porwanas 2027, Siap Sukseskan Dua Agenda Nasional

Published

on

Bandar lampung, Dailynewslampung – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung mulai melakukan persiapan awal sebagai tuan rumah dua agenda nasional bergengsi, yakni Hari Pers Nasional (HPN) dan Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) 2027. Langkah tersebut ditandai dengan rapat pembentukan panitia besar yang dipimpin Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah, di Aula Balai Solfian Akmal, Kamis (4/6/2026).

Rapat tersebut dihadiri seluruh pengurus harian PWI Lampung, pengurus PWI dari 15 kabupaten/kota se-Lampung, serta pengurus Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) Lampung.

Dalam arahannya, Wirahadikusumah menegaskan bahwa pembentukan panitia sejak dini menjadi langkah penting mengingat Lampung akan menjadi tuan rumah dua event nasional dalam tahun yang sama.

“Ini hajat terbesar PWI. Apalagi HPN dan Porwanas dilaksanakan dalam tahun yang sama. Karena itu rapat pembentukan panitia ini sangat menentukan keberhasilan kita ke depan,” kata Wirahadikusumah.

Ia menekankan pentingnya penyusunan struktur kepanitiaan yang efektif dan terukur agar tidak terjadi tumpang tindih tugas. Menurutnya, setiap personel harus ditempatkan sesuai kapasitas dan bidang kerjanya masing-masing guna memastikan seluruh persiapan berjalan optimal.

“Jangan sampai ada panitia yang memegang tugas ganda. Kita harus pilah dengan baik karena target kita jelas, yakni sukses penyelenggaraan dan sukses sebagai tuan rumah,” ujarnya.

Selain itu, Wirahadikusumah mengajak seluruh anggota PWI Lampung untuk memiliki rasa tanggung jawab bersama terhadap penyelenggaraan HPN dan Porwanas 2027. Ia menilai kedua agenda tersebut bukan hanya kegiatan organisasi, tetapi juga momentum bagi Lampung untuk menunjukkan kapasitasnya sebagai penyelenggara kegiatan berskala nasional.

“Kita bukan tamu, tapi tuan rumah. Kita bukan mau dilayani, tetapi melayani. Karena itu seluruh anggota PWI harus terlibat dan memiliki semangat yang sama untuk menyukseskan kegiatan ini,” tegasnya.

Rapat juga dimanfaatkan untuk menghimpun berbagai masukan terkait konsep penyelenggaraan, kebutuhan kepanitiaan, serta strategi pelayanan bagi ribuan peserta dan tamu yang diperkirakan hadir dari seluruh Indonesia.

Sebagai tuan rumah, Lampung diproyeksikan menjadi pusat perhatian insan pers nasional. Selain dihadiri delegasi PWI dari berbagai provinsi, HPN dan Porwanas 2027 juga diperkirakan akan menghadirkan pejabat pemerintah, tokoh nasional, pelaku industri media, hingga atlet wartawan dari berbagai daerah.

Melalui persiapan yang matang sejak sekarang, PWI Lampung berharap penyelenggaraan kedua agenda nasional tersebut dapat berjalan sukses sekaligus menjadi sarana promosi potensi daerah, mulai dari sektor pariwisata, budaya, hingga ekonomi lokal.(Red)

Continue Reading

Featured

Samsat Lampung Selatan Luncurkan Program Keringanan Pajak Kendaraan 2026

Published

on

Lampung Selatan, Dailynewslampung – Samsat Lampung Selatan resmi meluncurkan program keringanan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Tahun 2026 yang digelar serentak di seluruh Provinsi Lampung, Selasa (2/6/2026). Launching dipusatkan di Samsat I Kalianda dan Samsat I Rajabasa.

Kepala UPT Samsat Lampung Selatan, Dra. Cinthia Pandanwangi, menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Lampung atas kebijakan yang dinilai berpihak kepada masyarakat melalui program keringanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan.

Program tersebut berlangsung mulai 2 Juni hingga 31 Agustus 2026 sebagai tahap pertama pelaksanaan.

“Program ini merupakan bentuk kepedulian Pemerintah Provinsi Lampung dalam membantu masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan dengan lebih ringan dan mudah,” ujar Cinthia.

Ia menjelaskan, selain memberikan manfaat langsung kepada wajib pajak, kebijakan itu juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan registrasi ulang kendaraan serta balik nama kendaraan yang masih menggunakan identitas pemilik sebelumnya.

Melalui program tersebut, masyarakat diberikan kesempatan menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan dan mengurus balik nama kendaraan dengan berbagai kemudahan administrasi.

“Semoga program ini memberikan manfaat besar bagi masyarakat dan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung pembangunan di Lampung Selatan maupun Provinsi Lampung,” katanya.

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Keuangan Kabupaten Lampung Selatan, Drs. Wahidin Amin, M.Si, mengatakan program keringanan pajak dan bea balik nama kendaraan bermotor menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat.

“Alhamdulillah Gubernur memberikan keringanan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Manfaatkan program ini sebaik mungkin,” ujar Wahidin.

Menurutnya, kebijakan pembebasan tunggakan dan denda pajak serta kemudahan proses balik nama kendaraan akan membantu masyarakat mengurangi beban biaya administrasi yang selama ini menjadi kendala.

Ia juga mengajak masyarakat Lampung Selatan agar tidak menunda pembayaran hingga batas akhir program.

“Kami mengajak seluruh masyarakat Lampung Selatan memanfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya demi mendukung pembangunan daerah,” ucapnya.

Wahidin menambahkan, pembayaran pajak kendaraan merupakan bentuk partisipasi nyata masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pendapatan daerah.

Pada kesempatan itu, ia turut menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung, UPTD II Samsat Kalianda, Polres Lampung Selatan, PT Jasa Raharja, serta Forkopimda yang terus bersinergi memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

“Sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi modal utama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik,” pungkasnya.(Red)

Continue Reading

Trending