Bandar Lampung, Dailynewslampung– Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Capaian tersebut menjadi yang ke-10 kalinya secara berturut-turut diraih Pemkab Lampung Selatan sebagai bentuk konsistensi dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Nugroho Heru Wibowo, kepada Wakil Bupati Lampung Selatan, M. Syaiful Anwar, di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Lampung, Jumat (29/5/2026).

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, mengapresiasi seluruh perangkat daerah atas kerja sama dan komitmen yang telah terbangun selama ini dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Alhamdulillah, hari ini Kabupaten Lampung Selatan kembali mendapatkan opini WTP dari BPK Perwakilan Provinsi Lampung yang ke-10,” ujar Bupati Egi.

Menurut Egi, capaian tersebut bukan sekadar penghargaan administratif, tetapi menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan penggunaan anggaran demi kesejahteraan masyarakat.

“Penghargaan ini menjadi dorongan untuk terus berinovasi dalam memanfaatkan keuangan negara melalui program-program yang berdampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lampung Selatan, Rini Ariasih, menyebut keberhasilan mempertahankan opini WTP selama satu dekade merupakan hasil sinergi seluruh perangkat daerah serta penguatan sistem pengendalian internal.

Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan daerah juga dinilai turut mendukung terciptanya tata kelola yang efektif dan akuntabel.

Dengan raihan tersebut, Pemkab Lampung Selatan kembali menegaskan komitmennya dalam menjaga akuntabilitas publik serta memastikan pengelolaan APBD dilakukan secara transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (Red)

Bandar Lampung, Dailynewslampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Lampung.

Raihan opini WTP itu menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta sesuai dengan standar pengelolaan keuangan pemerintah.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengungkapkan rasa syukur atas capaian yang kembali diraih pemerintah kota tersebut. Menurutnya, keberhasilan itu merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran pemerintah daerah dan dukungan masyarakat.

“Alhamdulillah, tahun ini kita kembali meraih predikat WTP. Terima kasih kepada seluruh masyarakat Kota Bandar Lampung serta seluruh jajaran pemerintah yang telah bekerja keras,” ujar Eva Dwiana.

Ia menegaskan, penghargaan WTP bukan sekadar prestasi, melainkan amanah yang harus dijaga dan dipertahankan. Karena itu, Pemkot Bandar Lampung akan terus melakukan evaluasi dan peningkatan pengelolaan keuangan agar lebih efektif, efisien, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Selain itu, capaian tersebut juga menunjukkan kerja keras seluruh organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas administrasi serta pelayanan publik di Kota Bandar Lampung.

Dengan kembali diraihnya opini WTP dari BPK RI, Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah semakin meningkat serta mampu mendorong terciptanya pemerintahan yang profesional dan berintegritas. (Red)

Bandar lampung, Dailynewslampung — Lurah Kupang Kota, Kecamatan Telukbetung Utara, Muhammad Husin, membantah telah memerintahkan ketua RT memungut uang dari warga penerima bantuan beras dan minyak goreng program Pemerintah Kota Bandarlampung.

Husin menegaskan, dirinya tidak pernah meminta uang kepada para ketua RT untuk biaya bongkar muat bantuan dari truk ke kantor kelurahan.

“Saya tidak minta uang kepada para RT untuk biaya bongkar beras dan minyak dari truk ke kantor kelurahan,” kata Husin, Selasa, 26 Mei 2026.

Menurut Husin, proses penurunan bantuan dilakukan oleh petugas yang dibawa pihak pengirim. Ia menyebut terdapat tiga pekerja yang ditugaskan untuk menurunkan beras dan minyak goreng tersebut.

“Mereka membawa tiga orang kuli untuk menurunkan beras dan minyak itu. Supaya cepat, saya minta bantuan Linmas dan warga sekitar,” ujarnya.

Sebelumnya, sejumlah warga RT 19 dan RT 20 Kelurahan Kupang Kota mengaku dimintai uang sebesar Rp20 ribu saat mengambil bantuan beras dan minyak goreng. Uang tersebut disebut sebagai biaya bongkar muat bantuan.

Menanggapi hal itu, Ketua RT 20 Kelurahan Kupang Kota, Titing Nuraini, mengatakan pemberian uang dari warga tidak bersifat wajib. Ia memastikan warga tetap menerima bantuan meski tidak memberikan uang.

“Ada warga yang bertanya, ‘ini gratis ya?’ Saya jawab gratis. Tapi kalau mau membantu beli air mineral dan gorengan boleh,” kata Titing.

Ia menjelaskan, dari sumbangan sukarela warga terkumpul Rp120 ribu. Uang tersebut kemudian diserahkan kepada panitia yang membantu proses penurunan bantuan.

“Duitnya saya serahkan ke panitia yang ngangkat-ngangkat itu untuk beli gorengan dan air mineral,” ujar dia.(Red)