Connect with us

Nasional

Bupati Nanda Indira Terima Penghargaan UKPBJ Proaktif, Bukti Tata Kelola Profesional

Published

on

Jakarta, dailynewslampung – Pemerintah Kabupaten Pesawaran berhasil meraih penghargaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Proaktif Level 3 dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia.

Penghargaan ini diterima langsung oleh Bupati Hj. Nanda Indira B., S.E., M.M. dalam Rapat Koordinasi dan Penyerahan Piagam UKPBJ Proaktif Triwulan I Tahun 2026, yang digelar di Gedung LKPP, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Keberhasilan ini dicapai karena Pemkab Pesawaran telah memenuhi kelengkapan atribut sembilan variabel (9/9) untuk mencapai tingkat kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif). Piagam penghargaan diserahkan oleh Kepala LKPP RI, Sarah Sadiqa, S.H., M.Sc., didampingi Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM Suharti, S.Psi., M.Si, Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan Wahyuni Kartianingsih, S.Kom., M.PP, serta Kepala Bagian Barang dan Jasa Kabupaten Pesawaran Nanang Sumarlin, S.H.

Dengan capaian ini, UKPBJ Pesawaran tidak lagi berfungsi sekadar administratif, tetapi telah menjadi unit strategis dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bupati Nanda Indira menegaskan, penghargaan ini merupakan bukti komitmen Pemkab Pesawaran dalam memperkuat tata kelola pengadaan yang profesional dan akuntabel.

“Capaian ini merupakan hasil kerja kolektif seluruh perangkat daerah, khususnya UKPBJ, dalam membangun sistem pengadaan yang transparan dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.

Sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, UKPBJ diharapkan menjadi pusat keunggulan (center of excellence) pengadaan, mulai dari identifikasi kebutuhan, pemilihan metode, penganggaran, hingga pengelolaan sistem informasi.

Hal ini juga mendukung peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan pemberdayaan UMKM, serta memastikan pengadaan tepat waktu, tepat mutu, dan tepat biaya. (Red)

Featured

TP PKK Lampung Selatan Raih Penghargaan Nasional Imunisasi Zero Dose, 4.626 Anak Tuntaskan Imunisasi Kejar Capaian dan Prestasi

Published

on

Makassar,Dailynewslampung.com – Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih Penghargaan Imunisasi Zero Dose (IZD) pada Puncak Peringatan ke-54 Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Tahun 2026. Penghargaan tersebut diberikan atas keberhasilan mendukung percepatan penurunan jumlah anak yang belum pernah mendapatkan imunisasi.

Penghargaan diterima Wakil Ketua TP PKK Lampung Selatan, Rheny Apriyani Syaiful Anwar, dan diserahkan langsung Menteri Kesehatan RI Budi G. Sadikin bersama Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu (11/7/2026).

Capaian itu didukung keberhasilan Kabupaten Lampung Selatan menuntaskan imunisasi kejar terhadap 4.626 anak atau 99,9 persen dari target sasaran hingga Mei 2026. Hasil tersebut menempatkan Lampung Selatan sebagai salah satu daerah dengan capaian terbaik di Indonesia dalam percepatan penurunan anak zero dose.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan, Devi Arminanto, mengatakan Lampung Selatan merupakan salah satu daerah yang ditetapkan sebagai pilot project nasional untuk percepatan penurunan jumlah anak zero dose.

“Dalam pelaksanaannya, Lampung Selatan dinyatakan berhasil menurunkan jumlah anak zero dose sesuai target TP PKK Pusat dan Kementerian Kesehatan,” ujar Devi.

Menurutnya, keberhasilan tersebut merupakan hasil sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, TP PKK, tenaga kesehatan, serta seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan imunisasi di lapangan.

“Alhamdulillah, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi semua pihak yang terlibat,” katanya.

Puncak Peringatan HKG PKK ke-54 Tahun 2026 mengusung tema “Kuatkan 10 Program Pokok PKK, Laksanakan Asta Cita, Wujudkan Indonesia Emas 2045.” Kegiatan diawali dengan pemaparan materi oleh Menteri Kesehatan RI Budi G. Sadikin dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Arifah Fauzi.

Acara tersebut juga dihadiri Pelindung TP PKK Selvi Gibran Rakabuming, Ketua Umum TP PKK Pusat Tri Tito Karnavian, serta para Ketua TP PKK provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia.(Red)

 

Continue Reading

Featured

Penataan Tiang dan Kabel Internet Jadi Sorotan Dialog Otonomi Daerah APKASI 2026

Published

on

Deli Serdang , Dailynewslampung.com– Regulasi penataan tiang dan jaringan kabel internet menjadi salah satu isu utama dalam Dialog Otonomi Daerah pada rangkaian Hari Ulang Tahun ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di IKM Hall, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

Forum tersebut dihadiri para kepala daerah, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Dalam dialog itu, peserta mendorong lahirnya regulasi penataan infrastruktur telekomunikasi di daerah.

Regulasi yang dibahas mencakup perizinan, penataan jaringan fiber optik, penertiban tiang internet, hingga mekanisme retribusi. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menciptakan tata kelola infrastruktur telekomunikasi yang tertib, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun penyelenggara jaringan.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan, Rio Gismara, yang mendampingi Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dalam forum tersebut, mengatakan hasil pembahasan akan menjadi referensi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menyusun kebijakan penataan jaringan internet fiber optik.

“Forum ini memberikan banyak praktik baik yang dapat kami adaptasi, termasuk penerapan tiang bersama bagi provider. Ke depan kami akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR, BPPRD, dan Satpol PP untuk menyusun skema penataan dan retribusi melalui Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah,” ujar Rio.

Rio menambahkan, DPMPTSP Lampung Selatan saat ini terus mendorong perusahaan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk memperkuat komitmen dalam mendukung penataan jaringan kabel fiber optik di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah berharap melalui regulasi yang komprehensif dan penertiban secara bertahap, keberadaan tiang dan kabel internet dapat lebih tertata, mendukung keselamatan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi, serta menciptakan iklim investasi yang sehat di daerah.(Red)

 

Continue Reading

Bandarlampung

Wali Kota Eva Dwiana Hadiri Penutupan Rakernas XVIII APEKSI di Medan

Published

on

Medan, Dailynewslampung.com- 2 Juli 2026 — Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menghadiri Sidang Pleno dan Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Kota Medan, Kamis (2/7/2026).

Dalam sidang pleno tersebut, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menyampaikan sembilan rekomendasi hasil Rakernas XVIII APEKSI yang menjadi komitmen bersama pemerintah kota se-Indonesia. Rekomendasi itu mencakup penguatan kapasitas fiskal daerah, penataan kebijakan ASN, penguatan tata kelola program strategis nasional, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, transformasi pemerintahan digital, penguatan ketahanan lingkungan dan kota berkelanjutan, penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif, penguatan tata ruang dan kerja sama kewilayahan, serta penguatan advokasi hukum bagi pemerintah daerah.

Rekomendasi tersebut menjadi aspirasi bersama pemerintah kota kepada pemerintah pusat guna memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan berkelanjutan dan berdaya saing di daerah.

Rangkaian Rakernas XVIII APEKSI secara resmi ditutup oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam sambutannya, AHY menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan mewujudkan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Keikutsertaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rakernas XVIII APEKSI menjadi bentuk komitmen untuk memperkuat kolaborasi antardaerah, mendorong inovasi pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Dengan berakhirnya Rakernas XVIII APEKSI, seluruh rekomendasi yang telah disepakati diharapkan dapat menjadi landasan dalam memperkuat pembangunan kota-kota di Indonesia agar semakin maju, tangguh, inklusif, dan berdaya saing. (Red)

Continue Reading

Trending