LAMPUNG SELATAN — Program penghargaan Lomba Desa HELAU (Hebat, Elok, Asri, dan Unggul) di Kabupaten Lampung Selatan dengan total alokasi anggaran mencapai Rp10 miliar menjadi perhatian DPRD. Bukan hanya besaran penghargaan bagi desa berprestasi, mekanisme pelaksanaan pembangunan hingga peluang keterlibatan kontraktor lokal turut menjadi sorotan.

Persoalan tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Merik Havit, dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Ruang Banggar DPRD Lampung Selatan, Jumat (6/11/2026).

Dalam pembahasan tersebut, Merik Havit meminta penjelasan Sekda Supriyanto mengenai mekanisme pelaksanaan pembangunan yang menjadi bagian dari reward Lomba Desa HELAU. Ia mempertanyakan apakah pekerjaan nantinya dilaksanakan secara swakelola oleh desa atau melalui pihak ketiga.

Tak hanya itu, Merik juga menyoroti peluang keterlibatan kontraktor lokal dalam pengerjaan proyek tersebut. Menurutnya, program pembangunan yang menggunakan anggaran daerah semestinya tidak hanya memberikan manfaat bagi desa penerima penghargaan, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi daerah.

Dengan keterlibatan pelaku usaha lokal, perputaran anggaran melalui pembelian material, pemanfaatan tenaga kerja, serta aktivitas usaha lainnya diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Lampung Selatan.

Selain menyoroti penghargaan pembangunan desa, Merik Havit juga mengusulkan agar camat yang wilayahnya berhasil masuk dalam jajaran lima besar (top 5) Lomba Desa HELAU mendapatkan apresiasi berupa hadiah umrah.

Menurut Merik, keberhasilan desa dalam mengikuti program HELAU tidak terlepas dari peran camat yang turut bekerja mendampingi, melakukan pembinaan, serta memonitor perkembangan desa-desa di wilayah masing-masing.

Usulan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghargaan atas kerja dan pendampingan para camat di lapangan. Sekaligus diharapkan menjadi penyemangat agar mereka terus meningkatkan kinerja dalam mendorong kemajuan desa. (*).

Menanggapi pembahasan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menjelaskan bahwa pengumuman pemenang Lomba Desa HELAU akan dilakukan pada malam puncak Lamsel Fest 2026.

Supriyanto menerangkan, penghargaan yang disiapkan bukan diberikan dalam bentuk uang tunai kepada pemerintah desa, melainkan berupa alokasi anggaran pembangunan berdasarkan peringkat yang diperoleh.

Adapun besaran alokasi penghargaan tersebut yakni juara pertama sebesar Rp1 miliar, juara kedua Rp700 juta, juara ketiga Rp500 juta, serta juara keempat dan kelima masing-masing Rp400 juta.

Sementara itu, desa yang menempati peringkat keenam hingga ke-40 masing-masing memperoleh alokasi pembangunan sebesar Rp200 juta. Dengan skema tersebut, total anggaran penghargaan Lomba Desa HELAU mencapai Rp10 miliar.

Lebih lanjut, Supriyanto menjelaskan bahwa pelaksanaan reward Lomba Desa HELAU dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia. Ia menyampaikan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara swakelola.

Sementara itu, pekerjaan pembangunan akan dikerjakan oleh pihak ketiga atau rekanan/kontraktor yang ditetapkan sebagai pelaksana melalui proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). (*).

LAMPUNG SELATAN – Pengelolaan aset daerah yang tertib dan pembangunan infrastruktur jalan yang berkelanjutan menjadi fokus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam memperkuat tata kelola pembangunan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pengajuan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Penyelenggaraan Jalan sebagai landasan hukum untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset serta meningkatkan kualitas infrastruktur bagi masyarakat.

Kedua Raperda tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang dipimpin Ketua DPRD Erma Yusneli dan dihadiri Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu (14/10/2026).

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengatakan, kedua Raperda tersebut disiapkan untuk memperkuat landasan hukum dalam pengelolaan kekayaan daerah sekaligus mendukung penyelenggaraan jalan yang aman, terencana, dan berkelanjutan.

“Pembangunan daerah yang berkualitas membutuhkan infrastruktur yang diselenggarakan dengan baik dan kekayaan daerah yang dikelola secara bertanggung jawab,” ujar Egi saat menyampaikan nota pengantar pemerintah.

Dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memiliki jaringan jalan kabupaten sepanjang 1.204,96 kilometer.

Berdasarkan data tahun 2026, sepanjang 760,216 kilometer atau 63,14 persen berada dalam kondisi mantap. Data tersebut menjadi dasar perencanaan penanganan dan peningkatan kualitas jalan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Selain infrastruktur, pengelolaan aset juga menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memiliki aset tetap senilai Rp3,18 triliun, termasuk 1.307 bidang tanah.

Dari jumlah tersebut, 506 bidang masih memerlukan penyelesaian sertifikasi untuk memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan aset dan mengantisipasi potensi sengketa.

Melalui Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan yang semakin kuat untuk mengelola aset secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Jalan diarahkan untuk memperkuat tata kelola infrastruktur, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan, agar pelaksanaannya lebih terarah dan berkelanjutan.

Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum dan menyatakan kesiapan untuk membahas kedua Raperda. Pemerintah daerah menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan sebagai bahan penyempurnaan materi regulasi agar ketentuan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif.

Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Erma Yusneli menyampaikan, pembahasan kedua Raperda dijadwalkan berlangsung pada 15-16 Oktober 2026 melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD bersama perangkat daerah terkait.

Pembahasan tersebut menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan substansi regulasi dengan kebutuhan pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan pengelolaan aset yang semakin tertib serta penyelenggaraan jalan yang lebih terencana, kedua Raperda diharapkan dapat mendukung pemanfaatan sumber daya daerah secara optimal dan menghadirkan infrastruktur yang semakin baik bagi masyarakat Lampung Selatan. (Red).

LAMPUNG SELATAN — Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Bella Jayanti, S.I.Kom., M.B.A., menyampaikan dukungannya terhadap pelaksanaan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dari Kemendukbangga bersama mitra kerja Putri Zulkifli Hasan, anggota Komisi XII DPR RI.

Kegiatan tersebut berlangsung di Desa Canti, Kecamatan Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Kamis (5/11/2026), dengan melibatkan masyarakat, kader TP-PKK, serta kader posyandu.

Dalam kesempatan itu, Bella Jayanti yang mewakili mitra kerja Putri Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa program tersebut merupakan bagian dari upaya bersama dalam meningkatkan kualitas pembangunan keluarga, sekaligus mendukung percepatan penurunan angka stunting di Kabupaten Lampung Selatan.Wisata Keluarga

“Alhamdulillah, program pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan dalam mendukung penurunan angka stunting mendapatkan apresiasi dari pemerintah provinsi. Kita akan terus mendukung program ini supaya dapat menjangkau masyarakat secara merata, khususnya di Lampung Selatan,” ujar Bella.

Ia menjelaskan, Desa Canti dipilih sebagai lokasi sosialisasi karena berdasarkan perhatian dan pengamatannya, angka stunting di wilayah tersebut masih perlu mendapatkan perhatian.

“Alhamdulillah, masyarakat sangat antusias. Tadi banyak kader posyandu dan kader TP-PKK yang hadir. Mudah-mudahan edukasi yang disampaikan dapat terserap dengan baik, dipahami masyarakat, dan memberikan dampak positif bagi keluarga,” ungkapnya.Buka Komunitas

Bella juga menyampaikan rencana untuk mendorong keberlanjutan sosialisasi serupa di kecamatan lain di Kabupaten Lampung Selatan agar penyampaian informasi dan edukasi dapat menjangkau masyarakat lebih luas.

“Insya Allah, tahun depan kita bisa menggerakkan kembali dan menyosialisasikan program pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana ini supaya pelaksanaannya semakin merata,” tutur Bella.Wisata Keluarga

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Soutriningsih, S.Sos., M.Si., perwakilan BKKBN Provinsi Lampung Sumantri, S.KM., M.M., Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Selatan Firdaus, S.E., Camat Rajabasa Muhammad Zakaria, Penjabat Kepala Desa Canti Budi Setiawan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, kader TP-PKK, serta kader posyandu.

Sementara itu, Camat Rajabasa, Firdaus, S.E., menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Kemendukbangga, BKKBN Provinsi Lampung, serta mitra kerja Putri Zulkifli Hasan dan Bella Jayanti yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan sosialisasi tersebut.Belajar Sosial

“Kami dari pemerintah kecamatan sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan melalui sosialisasi ini, para kader keluarga berencana yang hadir dapat semakin memahami pentingnya kesehatan keluarga dan perencanaan keluarga,” ujar Firdaus.

Firdaus berharap kegiatan serupa tidak hanya dilaksanakan di Desa Canti, tetapi juga dapat menjangkau desa-desa lainnya di Kecamatan Rajabasa.Liburan Pantai

“Kalau bisa, pelaksanaannya dibagi berdasarkan wilayah. Misalnya empat desa dalam satu titik, sehingga kegiatan ini bisa menjangkau seluruh desa dan manfaatnya dapat dirasakan secara merata,” pungkasnya. (Red).