Featured

Ramah-tamah Bupati Lampung Selatan – Pengurus JMSI, Begini Suasananya

Published

2 tahun ago

10 Juni 2024

Ijal

LAMPUNG SELATAN, DNL : Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Provinsi Lampung, Ahmad Novriwan menilai Bupati Lampung Selatan, Hi Nanang Ermanto tidak mengesankan sosok seorang pemimpin yang anti kritik dan alergi terhadap media.

Ahmad Novriwan mengatakan, tudingan sinisme oleh sejumlah pihak itu terbantahkan, tak kala bersama rombongan, JMSI dapat bersua dan berbincang secara langsung dengan mantan Kepala Desa Waygalih itu.“Ini kami ungkapkan bukan karena di depan pak bupati.

Ini dapat kami nilai dari konsistensinya pemerintah daerah mengakomodir media dan organisasi wartawan yang ada. Apalagi saat ini kami bisa berbincang secara langsung dan juga dijamu. Pak bupati kami lihat sangat terbuka, mau mengajak diskusi, membuka ruang dialog.

Kami dari JMSI mengapresiasi ini semua,” kata Ahmad Novriwan saat menghadiri ramah tamah bupati dengan pengurus JMSI di rumah dinas, Minggu malam 9 Juni 2024.

Bahkan, terus Ahmad Novriwan, pernyataan bupati Nanang yang meminta ke selebgram yang memviralkan sejumlah jalan rusak itu untuk tidak hanya menyoroti jalan yang rusak saja, tapi yang bagus juga diangkat, merupakan konsekuensi logis dari sikap fair yang ditujukan oleh seorang Nanang Ermanto.“Fair, karena memang mengakui masih ada jalan yang rusak di wilayahnya. Kemudian disikapi dan ditindaklanjuti sebagai mana mestinya.

Namun tak salah juga, jika sikap fair serupa diminta. Supaya jalan yang sudah dibangun dengan kondisi yang masih bagus juga diangkat,” imbuhnya.“Kalau saya analogikan, seperti seorang Anak yang diberi tugas untuk mengerjakan PR dengan 10 soal.

Kemudian dari 10 soal itu, si Anak mendapatkan nilai 8 dengan 2 jawaban yang salah. Secara umum nilai 8 itu tentunya merupakan hasil yang baik. Tapi apakah kemudian juga adil, jika kita hanya menilai kemampuan sang Anak yang mengerjakan PR itu hanya dari 2 jawaban yang salah dan mengenyampingkan hasil dari 8 jawaban yang benar,” tukasnya.

Sementara, Sekretaris Bidang Kerja Sama Antar Lembaga JMSI Pusat, Herman Batin Mangku mengungkapkan, JMSI ini merupakan organisasi pemilik atau owner dari media online. JMSI hadir, kata dia, guna mengakomodir pesatnya pertumbuhan media digital dewasa ini.“Istilahnya, JMSI ini persatuannya para pengusaha media online. Sebagai organisasi, JMSI memiliki fungsi pembinaan, pengawasan dan perlindungan dalam konteks penerapan UU Pers Nomor 40 tahun 1999,” tutur owner dari grup media online Helo Indonesia ini.

Dalam pertemuan dengan suasana hangat itu, Bupati Nanang menceritakan sekelumit perjalanan karir politiknya, baik itu dari terpilihnya dia sebagai wakil bupati pada pilkada 2015, ditunjuk sebagai plt bupati pada 2018, sampai terpilih kembali sebagai bupati pada pilkada 2020 lalu.

Dimana pada tiap tahapan peristiwa tersebut bupati Nanang mau tidak mau mengaku dihadapi dengan sejumlah kendala dalam upayanya memaksimalkan pembangunan.

Masalah dan juga tantangan itu akhirnya terlewati sampai dengan saat ini dengan sejumlah terobosan dan inovasi.“Saya terpilih sebagai wakil bupati dengan pasangan saya waktu itu pada pilkada 2015. Kemudian pada 2018, terjadi 4 peristiwa besar dan juga penting dalam kehidupan dan perjalanan karir saya.

Pertama itu adanya OTT dari lembaga antirasuah terhadap atasan saya. Semua terkejut, gempar. Apalagi saya, sebagai wakil bupati saya mahfum dengan kapasitas saya pada saat itu, kemudian tiba-tiba dalam separuh perjalanan tanggung jawab itu beralih ke tangan saya,” ungkap Ketua DPC PDIP Lamsel ini.

Imbasnya, terus bupati Nanang, terjadi tsunami birokrasi. Dimana dalam kondisi itu, para pejabat terkotak-kotak dengan beberapa kelompok. Bupati Nanang mengakui, sebagai wakil bupati pada saat itu dirinya tak memiliki banyak peran untuk mempengaruhi para pejabat.“Apalagi kondisi pada saat itu dengan jabatan Plt bupati kewenangannya sangat terbatas.

Kewenangannya hanya sebatas bersifat administratif, itu pun yang sudah ditentukan sebelumnya.

Plt tidak berwenang mengambil keputusan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum yang meliputi OPD, kepegawaian dan juga anggaran,” tutur bupati Nanang.

Keadaan itu kemudian diperburuk lagi dengan ambruknya jembatan patriot di sekitar Pasar Inpres Kalianda akibat terjangan banjir bandang yang melintasi jembatan tersebut.

Dikatakan bupati Nanang, jembatan tersebut merupakan akses ekonomi yang cukup strategis. Menghubungkan sejumlah wilayah di Kecamatan Kalianda dengan lokasi perekonomian masyarakat yang paling utama.“Meski memiliki jalur akses lain menuju pasar, namun harus memutar, menempuh jalan yang lebih panjang dan memakan waktu yang lebih lama.

Tapi Alhamdulillah, dapat segera kita bangun kembali dengan biaya sekitar Rp3,5 M tanpa menggunakan dana APBD. Kami berdayakan pihak swasta dengan kucuran dana CSR,” katanya lagi.

Tidak sampai disitu, cobaan kembali menimpa Lampung Selatan pada penghujung tahun. Pada malam 22 Desember 2018, bencana alam berupa tsunami atau gelombang laut besar melanda sejumlah kawasan pesisir.

Seperti di Kecamatan Kalianda, Sidomulyo, Katibung dan yang mengalami dampak paling parah adalah Kecamatan Rajabasa.“Atas musibah tersebut, pada 2019 kami lebih berfokus pemulihan wilayah terdampak tsunami secara bertahap.

Alhamdulillah berkat dukungan dari banyak pihak, wilayah-wilayah tersebut dapat pulih kembali,” ucapnya.“Tapi fokus pembangunan kembali menyita perhatian dengan adanya pandemi Covid-19 pada awal 2020.

Sejumlah anggaran yang sudah direncanakan, dibahas dan disetujui DPRD, mau tak mau atas perintah pemerintah pusat mesti dialihkan atau di-recofussing untuk penanganan Covid-19 yang berlangsug hingga pertengahan 2023 lalu,” tutur suami dari Bunda Winarni ini Diungkapkan kondisi tingkat kemiskinan sangat ekstrem pada saat itu.

Dari 1,1 juta jiwa jumlah penduduk, persentase kemiskinan di angka 16,77 persen. Tahun 2022 berhasil ditekan menjadi 13,14 persen. Kini data per 30 November 2023 tercatat 12,79 persen. Turun lagi hingga 0,35 persen.Angka stunting juga sangat tinggi. Mencapai 16,3 persen. Namun setelah ayah 2 orang anak itu definitif menjadi Bupati Lampung Selatan sejak 12 Mei 2020, berhasil menekan stunting menjadi 9,9 persen. Di bawah angka nasional. Sampai-sampai Kabupaten Lampung Selatan menjadi percontohan nasional untuk pengetasan stunting.“Kemiskinan ekstrem dan stunting juga tinggi, tapi semuanya Alhamdulillah dapat teratasi,” kata Nanang Ermanto.

Nanang Ermanto juga sangat mengapresiasi Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Lampung Selatan. Peran PKK dalam penurunan stunting sungguh luar biasa.Wajar kemudian Bupati Nanang Ermanto dan Ketua TP PKK Winarni menjadi satu-satunya kandidat penerima penghargaan Satyalancana Wira Karya (SWK) mewakili Pulau Sumatera.“Alhamdulillah kita satu-satunya wakil yang merima penghargaan dari Sumatera,” ucap Nanang Ermanto.

Tahun ini penghargaan mentereng kembali diraih. Periode Januari hingga Mei, Kabupaten Lampung Selatan telah menerima 10 penghargaan. Baik tingkat Lampung maupun nasional.

Yang terbaru pada Mei lalu, di antaranya Anugerah Kategori Utama dalam Sinergitas Intervensi Gerakan Penurunan Stunting (Siger Stunting), dan sebagai Kabupaten Terinovatif atas Kinerja Kabupaten/Kota dalam Implementasi Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Lampung 2024. (Kmf/Ma)

Featured

Rute DAMRI Kalianda-Jakarta Kembali Dibuka, Begini Jadwal dan Tarifnya

Published

1 hari ago

20 Agustus 2026

Redaksi DNL

Lampung Selatan,Dailynewslampung – Kabar baik bagi masyarakat Lampung Selatan. Layanan bus DAMRI rute Kalianda–Jakarta melalui Lintas Sumatra kembali beroperasi mulai 21 Agustus 2026.

Kehadiran kembali rute tersebut membuka akses transportasi darat langsung bagi masyarakat Lampung Selatan menuju sejumlah wilayah di Banten, Tangerang hingga Jakarta, dengan tarif perjalanan mulai Rp215.000.

Selain melayani keberangkatan dari Kalianda, rute ini juga terhubung dengan Stasiun KA Tanjung Karang serta sejumlah titik strategis sepanjang perjalanan.

Rute perjalanan meliputi Stasiun KA Tanjung Karang, Kalianda, Rumah Makan Siang Malam, Desa Hatta, Loket DAMRI Serang, Terminal Poris, Terminal BSD, hingga Stasiun KA Gambir.

Untuk keberangkatan dari Stasiun KA Tanjung Karang menuju Serang, Poris, BSD maupun Gambir, bus dijadwalkan berangkat pukul 09.00 WIB. Sementara keberangkatan dari Kalianda tersedia pada pukul 10.30 WIB.

Khusus masyarakat Kalianda, titik layanan penumpang berada di loket DAMRI kawasan Taman Edukasi, tepatnya di samping Kantor Polisi Militer Lampung Selatan.

Dari sisi tarif, perjalanan dari Stasiun KA Tanjung Karang, Hatta maupun Kalianda menuju Gambir ditetapkan sebesar Rp255.000. Sedangkan perjalanan menuju Serang, Poris atau BSD dikenakan tarif mulai Rp215.000.

Untuk menunjang kenyamanan perjalanan jarak jauh, bus dilengkapi kursi Seat 2-2 Reclining, pendingin udara (AC), toilet, colokan pengisi daya, serta kamera pengawas (CCTV). Penumpang juga mendapatkan snack dan air mineral selama perjalanan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, mengatakan pengoperasian kembali rute tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama DAMRI dalam meningkatkan pelayanan transportasi kepada masyarakat.

“Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan bersama DAMRI terus melakukan upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, rute dari Jakarta sampai ke Lampung melalui Kalianda ini kembali dibuka,” ujar Supriyanto, Rabu (19/8/2026).

Menurutnya, keberadaan rute tersebut tidak hanya memberikan pilihan mobilitas yang lebih luas, tetapi juga memperkuat konektivitas Lampung Selatan dengan sejumlah wilayah penting di Pulau Jawa.

Supriyanto berharap kolaborasi Pemkab Lampung Selatan dan DAMRI dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, terutama dalam mendukung mobilitas, pariwisata dan aktivitas ekonomi daerah.

“Harapannya, layanan ini dapat meningkatkan konektivitas wilayah, mendukung pengembangan sektor pariwisata, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lampung Selatan,” tuturnya.

Dengan kembali beroperasinya rute Kalianda–Jakarta, masyarakat kini memiliki alternatif perjalanan darat yang menghubungkan Kalianda dan Tanjung Karang dengan Banten, Tangerang hingga Jakarta, dengan tarif terjangkau serta fasilitas perjalanan yang memadai.(Red)

Featured

KDKMP Lampung Selatan Dikebut, Target 190 Titik Akhir Agustus

Published

1 hari ago

20 Agustus 2026

Redaksi DNL

Lampung Selatan,Dailynewslampung.com – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus memacu pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sebanyak 190 titik ditargetkan rampung hingga akhir Agustus 2026.

Namun, pemerintah daerah menegaskan, keberhasilan program tersebut tidak semata-mata diukur dari jumlah bangunan yang berdiri. Lebih dari itu, setiap KDKMP diharapkan mampu beroperasi secara optimal dan memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat desa.

Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat pembahasan penyediaan lahan bagi desa yang belum memiliki aset untuk pembangunan KDKMP di Aula Rajabasa, Kantor Bupati Lampung Selatan, Kamis (20/8/2026).

Dalam rapat itu, Komandan Kodim 0421/Lampung Selatan, Letkol Kav M. Nuril Ambiyah, memaparkan perkembangan pembangunan KDKMP di wilayah Lampung Selatan dan Pesawaran.

Dari total 206 titik KDKMP yang telah terbangun di dua wilayah tersebut, sebanyak 140 titik berada di Lampung Selatan dan 66 titik lainnya berada di Kabupaten Pesawaran.

Nuril mengatakan, percepatan pembangunan di Lampung Selatan terus dilakukan untuk mengejar target 190 titik hingga akhir Agustus. Kendati demikian, persoalan ketersediaan lahan masih menjadi salah satu tantangan yang harus segera diselesaikan.

“Sejumlah desa masih belum memiliki lahan yang memenuhi kebutuhan pembangunan, sehingga diperlukan pemetaan dan kolaborasi lintas sektor untuk menemukan lokasi yang memungkinkan,” kata Nuril.

Penyediaan lahan dilakukan melalui sejumlah strategi, mulai dari pemetaan aset pemerintah hingga identifikasi potensi lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pembangunan KDKMP.

Selain persoalan lahan, kondisi medan, mobilisasi material, ketersediaan tenaga kerja, serta distribusi logistik turut menjadi faktor yang memengaruhi percepatan pembangunan.

Berbagai kendala tersebut terus diatasi melalui koordinasi antara pemerintah daerah, unsur kewilayahan, dan pihak terkait lainnya.

Sementara itu, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani, menegaskan bahwa pembangunan fisik harus berjalan beriringan dengan kesiapan operasional koperasi.

Menurutnya, tantangan setelah pembangunan bukan lagi sekadar memastikan bangunan berdiri, tetapi bagaimana KDKMP dapat menjalankan kegiatan usaha dan memberikan dampak ekonomi yang berkelanjutan.

“Pembangunan sudah berjalan. Bagaimana dengan yang sudah terbangun ini bisa operasional normal. Ini butuh komitmen dan dukungan kita bersama,” ujar Tri.

Ia menilai Dinas Koperasi dan UMKM memiliki peran strategis dalam memberikan sosialisasi, pembinaan, serta pendampingan kepada koperasi yang telah terbentuk.

“Pembangunan operasional juga menjadi hal penting, tapi tak hanya itu, kita juga harus bersama-sama untuk memastikan bisa berjalan, berdampak dan berkelanjutan,” lanjutnya.

Tri menambahkan, KDKMP merupakan program nasional yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah. Karena itu, koperasi yang telah dibangun diharapkan tidak berhenti sebagai aset fisik, tetapi berkembang menjadi penggerak aktivitas ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Di sisi lain, pemetaan terhadap desa dan kelurahan yang belum memiliki lahan terus dilakukan. Pemerintah daerah juga mendorong pemanfaatan aset pemerintah yang tersedia untuk mempercepat pembangunan di lokasi yang masih terkendala lahan.

Dengan percepatan pembangunan, pemenuhan kebutuhan lahan, serta penguatan pembinaan dan pendampingan, Pemkab Lampung Selatan optimistis target 190 titik KDKMP dapat tercapai pada akhir Agustus 2026.

Lebih jauh, pemerintah daerah berharap keberadaan KDKMP tidak hanya memenuhi target pembangunan, tetapi benar-benar tumbuh sebagai pusat aktivitas ekonomi desa yang mampu membuka peluang usaha dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.(Red)

Featured

Halo LamSel Resmi Hadir di Play Store, 297 Layanan Publik Kini dalam Satu Genggaman

Published

1 hari ago

20 Agustus 2026

Redaksi DNL

Lampung Selatan,Dailynewslampung– Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus memperkuat transformasi pelayanan publik berbasis digital. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), pemerintah daerah resmi meluncurkan aplikasi Halo LamSel di Google Play Store, Kamis (20/8/2026).

Kehadiran aplikasi tersebut menjadi langkah baru dalam mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Kini, berbagai kebutuhan layanan publik dapat diakses melalui telepon pintar tanpa harus berpindah-pindah aplikasi maupun mendatangi kantor pemerintahan.

Kepala Diskominfo Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, mengatakan Halo LamSel dirancang sebagai sistem layanan satu pintu yang memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengajukan berbagai permohonan layanan.

“Halo LamSel adalah sistem layanan satu pintu yang memudahkan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan mendapatkan akses layanan tanpa perlu banyak mengunduh aplikasi. Masyarakat dapat mengajukan permohonan layanan di mana pun dan kapan pun, mengetahui status pengajuan, serta melakukan komunikasi melalui komentar hingga panggilan suara atau video,” ujar Hendry kepada media, Kamis (20/8).

Menurutnya, aplikasi tersebut mengintegrasikan sekitar 297 layanan publik dari berbagai perangkat daerah. Layanan itu mencakup sejumlah kebutuhan masyarakat, mulai dari administrasi kependudukan, kesehatan, perizinan hingga pengaduan masyarakat.

Dengan konsep tersebut, masyarakat cukup menggunakan satu aplikasi untuk mengakses berbagai layanan pemerintahan. Sistem ini diharapkan mampu memangkas proses birokrasi sekaligus memberikan pengalaman pelayanan yang lebih praktis dan efisien.

Hendry menjelaskan, setiap permohonan maupun pengaduan yang disampaikan melalui Halo LamSel dapat dipantau perkembangannya secara langsung. Sistem tersebut juga memungkinkan pimpinan daerah melakukan monitoring terhadap proses pelayanan.

Pemantauan dapat dilakukan oleh Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, Sekretaris Daerah, hingga para asisten. Dengan demikian, setiap laporan yang masuk diharapkan dapat ditangani secara lebih cepat, terukur dan transparan.

Sebelum resmi tersedia di Play Store, Halo LamSel telah melalui sejumlah tahapan uji coba untuk memastikan fitur dan sistem pelayanan dapat berjalan optimal.

Sementara itu, masyarakat sebelumnya telah dapat mengakses layanan Halo LamSel melalui kanal WhatsApp di nomor 0821-2880-0800. Dengan diluncurkannya aplikasi resmi, akses masyarakat terhadap layanan pemerintah kini semakin luas dan terintegrasi.

Masyarakat Lampung Selatan dapat mengunduh aplikasi tersebut melalui Google Play Store dengan mencari kata kunci “Halo LamSel”.

Aplikasi yang dikembangkan oleh PT Cartenz Inti Utama itu menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk menghadirkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan dan akuntabel.

Lebih dari sekadar aplikasi, Halo LamSel diharapkan menjadi jembatan digital antara pemerintah dan masyarakat—membawa pelayanan publik lebih dekat, cukup dari genggaman tangan.(Red)