LAMPUNG SELATAN — Momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di kediaman Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, Sabtu (5/9/2026), berlangsung penuh khidmat dan sarat kepedulian sosial.

Dalam kegiatan tersebut, digelar pula santunan bagi 1.000 anak yatim dan janda sebagai bentuk kepedulian sekaligus upaya meneladani akhlak Rasulullah SAW dalam memperhatikan dan berbagi kepada sesama.

Acara tersebut turut dihadiri Gubernur Lampung, Bupati dan Wakil Bupati Lampung Selatan, Wakil Bupati Pesawaran, serta Kapolres Pesawaran.

Kehadiran para tokoh pemerintahan, aparat keamanan dan tokoh agama menambah khidmat rangkaian kegiatan yang mengusung semangat mempererat silaturahmi sekaligus menumbuhkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan.

Hadir sebagai penceramah, Ustaz Mifta Hulhuda, Pimpinan Pondok Pesantren Al Ikhlas Rulung Mulya. Sementara doa dipimpin Habib Assadulloh Asegap, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Ma’arif Banjar Negeri.

Dalam tausiyahnya, pesan-pesan keagamaan disampaikan untuk mengajak jamaah kembali meneladani kehidupan Rasulullah SAW, khususnya dalam hal kepedulian, kasih sayang, persaudaraan dan berbagi kepada anak yatim serta kaum dhuafa.

Santunan kepada 1.000 anak yatim dan janda menjadi salah satu bagian penting dalam kegiatan tersebut. Bukan sekadar seremoni, kegiatan ini menjadi pengingat bahwa peringatan Maulid Nabi juga dapat diwujudkan melalui aksi nyata kepedulian sosial.

Ketua DPRD Lampung Selatan, Erma Yusneli, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat silaturahmi serta menumbuhkan semangat berbagi di tengah masyarakat.

“Semoga kegiatan ini membawa keberkahan dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua. Mudah-mudahan santunan yang diberikan dapat bermanfaat bagi anak-anak yatim dan para janda yang menerimanya,” ujar Erma.

Kegiatan ditutup dengan doa bersama. Suasana penuh kebersamaan terlihat sepanjang acara, dengan para tamu dan jamaah turut memberikan perhatian kepada anak-anak yatim serta penerima santunan.

Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa kepedulian kepada sesama merupakan bagian penting dari nilai-nilai yang diajarkan Rasulullah SAW.

Maulid bukan hanya mengenang kelahiran Rasulullah, tetapi juga menghidupkan kembali keteladanan beliau melalui kepedulian dan berbagi kepada sesama. (*).

LAMPUNG SELATAN — Program penghargaan Lomba Desa HELAU (Hebat, Elok, Asri, dan Unggul) di Kabupaten Lampung Selatan dengan total alokasi anggaran mencapai Rp10 miliar menjadi perhatian DPRD. Bukan hanya besaran penghargaan bagi desa berprestasi, mekanisme pelaksanaan pembangunan hingga peluang keterlibatan kontraktor lokal turut menjadi sorotan.

Persoalan tersebut disampaikan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Lampung Selatan, Merik Havit, dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2027 bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), di Ruang Banggar DPRD Lampung Selatan, Jumat (6/11/2026).

Dalam pembahasan tersebut, Merik Havit meminta penjelasan Sekda Supriyanto mengenai mekanisme pelaksanaan pembangunan yang menjadi bagian dari reward Lomba Desa HELAU. Ia mempertanyakan apakah pekerjaan nantinya dilaksanakan secara swakelola oleh desa atau melalui pihak ketiga.

Tak hanya itu, Merik juga menyoroti peluang keterlibatan kontraktor lokal dalam pengerjaan proyek tersebut. Menurutnya, program pembangunan yang menggunakan anggaran daerah semestinya tidak hanya memberikan manfaat bagi desa penerima penghargaan, tetapi juga mampu mendorong perputaran ekonomi daerah.

Dengan keterlibatan pelaku usaha lokal, perputaran anggaran melalui pembelian material, pemanfaatan tenaga kerja, serta aktivitas usaha lainnya diharapkan dapat memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat Lampung Selatan.

Selain menyoroti penghargaan pembangunan desa, Merik Havit juga mengusulkan agar camat yang wilayahnya berhasil masuk dalam jajaran lima besar (top 5) Lomba Desa HELAU mendapatkan apresiasi berupa hadiah umrah.

Menurut Merik, keberhasilan desa dalam mengikuti program HELAU tidak terlepas dari peran camat yang turut bekerja mendampingi, melakukan pembinaan, serta memonitor perkembangan desa-desa di wilayah masing-masing.

Usulan tersebut disampaikan sebagai bentuk penghargaan atas kerja dan pendampingan para camat di lapangan. Sekaligus diharapkan menjadi penyemangat agar mereka terus meningkatkan kinerja dalam mendorong kemajuan desa. (*).

Menanggapi pembahasan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan, Supriyanto, menjelaskan bahwa pengumuman pemenang Lomba Desa HELAU akan dilakukan pada malam puncak Lamsel Fest 2026.

Supriyanto menerangkan, penghargaan yang disiapkan bukan diberikan dalam bentuk uang tunai kepada pemerintah desa, melainkan berupa alokasi anggaran pembangunan berdasarkan peringkat yang diperoleh.

Adapun besaran alokasi penghargaan tersebut yakni juara pertama sebesar Rp1 miliar, juara kedua Rp700 juta, juara ketiga Rp500 juta, serta juara keempat dan kelima masing-masing Rp400 juta.

Sementara itu, desa yang menempati peringkat keenam hingga ke-40 masing-masing memperoleh alokasi pembangunan sebesar Rp200 juta. Dengan skema tersebut, total anggaran penghargaan Lomba Desa HELAU mencapai Rp10 miliar.

Lebih lanjut, Supriyanto menjelaskan bahwa pelaksanaan reward Lomba Desa HELAU dilakukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa sesuai dengan pagu anggaran yang tersedia. Ia menyampaikan bahwa pelaksanaannya dilakukan secara swakelola.

Sementara itu, pekerjaan pembangunan akan dikerjakan oleh pihak ketiga atau rekanan/kontraktor yang ditetapkan sebagai pelaksana melalui proses pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim). (*).

LAMPUNG SELATAN – Pengelolaan aset daerah yang tertib dan pembangunan infrastruktur jalan yang berkelanjutan menjadi fokus Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan dalam memperkuat tata kelola pembangunan.

Upaya tersebut diwujudkan melalui pengajuan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Penyelenggaraan Jalan sebagai landasan hukum untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset serta meningkatkan kualitas infrastruktur bagi masyarakat.

Kedua Raperda tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lampung Selatan yang dipimpin Ketua DPRD Erma Yusneli dan dihadiri Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu (14/10/2026).

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama mengatakan, kedua Raperda tersebut disiapkan untuk memperkuat landasan hukum dalam pengelolaan kekayaan daerah sekaligus mendukung penyelenggaraan jalan yang aman, terencana, dan berkelanjutan.

“Pembangunan daerah yang berkualitas membutuhkan infrastruktur yang diselenggarakan dengan baik dan kekayaan daerah yang dikelola secara bertanggung jawab,” ujar Egi saat menyampaikan nota pengantar pemerintah.

Dalam penyelenggaraan infrastruktur jalan, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memiliki jaringan jalan kabupaten sepanjang 1.204,96 kilometer.

Berdasarkan data tahun 2026, sepanjang 760,216 kilometer atau 63,14 persen berada dalam kondisi mantap. Data tersebut menjadi dasar perencanaan penanganan dan peningkatan kualitas jalan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.

Selain infrastruktur, pengelolaan aset juga menjadi bagian penting dalam memperkuat tata kelola pemerintahan. Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memiliki aset tetap senilai Rp3,18 triliun, termasuk 1.307 bidang tanah.

Dari jumlah tersebut, 506 bidang masih memerlukan penyelesaian sertifikasi untuk memperkuat kepastian hukum atas kepemilikan aset dan mengantisipasi potensi sengketa.

Melalui Raperda tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan yang semakin kuat untuk mengelola aset secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Sementara itu, Raperda tentang Penyelenggaraan Jalan diarahkan untuk memperkuat tata kelola infrastruktur, mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan, agar pelaksanaannya lebih terarah dan berkelanjutan.

Dalam rapat paripurna tersebut, seluruh fraksi DPRD menyampaikan pandangan umum dan menyatakan kesiapan untuk membahas kedua Raperda. Pemerintah daerah menyambut baik berbagai masukan yang disampaikan sebagai bahan penyempurnaan materi regulasi agar ketentuan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif.

Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan Erma Yusneli menyampaikan, pembahasan kedua Raperda dijadwalkan berlangsung pada 15-16 Oktober 2026 melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD bersama perangkat daerah terkait.

Pembahasan tersebut menjadi tahapan penting untuk menyelaraskan substansi regulasi dengan kebutuhan pembangunan dan tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan pengelolaan aset yang semakin tertib serta penyelenggaraan jalan yang lebih terencana, kedua Raperda diharapkan dapat mendukung pemanfaatan sumber daya daerah secara optimal dan menghadirkan infrastruktur yang semakin baik bagi masyarakat Lampung Selatan. (Red).