Lampung Selatan,Dailynewslampung.com– Ketua Tim Penggerak (TP) PKK Kabupaten Lampung Selatan, Zita Anjani, memastikan dua anak penyandang Hemofilia A di Desa Marga Catur, Kecamatan Kalianda, akan mendapatkan pendampingan kesehatan secara berkelanjutan. Pemerintah juga menjamin kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif serta memastikan keduanya tetap memperoleh hak atas pendidikan.

Komitmen tersebut disampaikan Zita saat mengunjungi kediaman Azka (11) dan Khadafi (5), Rabu (5/8/2026). Kunjungan itu menjadi bentuk kepedulian Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terhadap anak-anak dengan penyakit kronis agar tetap memperoleh akses layanan kesehatan, pendidikan, dan dukungan sosial.

Dalam kunjungan tersebut, Zita didampingi Wakil Ketua TP PKK Lampung Selatan Rheny Apriyani, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Selatan Ratna Yanuana Supriyanto, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Azka dan Khadafi merupakan putra pasangan Sugeng dan Hasanah yang didiagnosis menderita Hemofilia A, kelainan genetik yang menyebabkan gangguan pembekuan darah akibat kekurangan faktor pembekuan VIII (FVIII). Kondisi tersebut membuat penderitanya rentan mengalami perdarahan berkepanjangan sehingga membutuhkan penanganan medis secara rutin.

Di hadapan kedua anak itu, Zita memberikan motivasi agar tetap optimistis menjalani pengobatan dan tidak menyerah mengejar cita-cita.

“Insyaallah kalian bisa tumbuh seperti anak-anak lainnya. Jaga kesehatan, makan makanan bergizi, dan tetap semangat belajar. Meskipun sedang berjuang melawan penyakit, kalian tetap bisa menjadi anak yang cerdas dan meraih kesuksesan,” ujar Zita.

Zita menegaskan, TP PKK bersama Dinas Kesehatan akan terus mengawal proses pengobatan kedua anak tersebut, termasuk memastikan kepesertaan BPJS Kesehatan tetap aktif dan pendampingan berjalan secara berkesinambungan.

“Kami memastikan jaminan BPJS bagi anak-anak ini tetap terpenuhi. Saya juga meminta Ibu Camat terus memberikan perhatian, memastikan mereka tetap bersekolah, serta segera berkoordinasi apabila ada kebutuhan yang harus ditangani,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan, TP PKK Kabupaten Lampung Selatan menyerahkan bantuan berupa susu dan paket sembako kepada keluarga. Sementara itu, puskesmas setempat akan melakukan pemantauan kesehatan secara berkala mengingat Azka dan Khadafi harus menjalani kontrol rutin serta mengambil obat ke Bandar Lampung setiap pekan.

Melalui pendampingan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan berharap kedua anak penyandang hemofilia tetap memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, melanjutkan pendidikan, dan meraih masa depan yang lebih baik.(Red)

Lampung Selatan, Dailynewslampung.com – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, memilih lokasi yang tak biasa untuk melantik 12 pejabat pimpinan tinggi pratama (JPTP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan. Alih-alih di aula pemerintahan, prosesi pelantikan digelar di bawah Underpass Flyover Pasar Natar, Rabu (5/8/2026).

Di tengah hiruk-pikuk aktivitas pedagang dan lalu lintas kendaraan, Egi menegaskan bahwa pemilihan lokasi tersebut bukan sekadar menghadirkan suasana berbeda, melainkan simbol bahwa birokrasi harus hadir di tengah masyarakat dan memahami langsung persoalan yang mereka hadapi.

“Pelantikan ini bukan sekadar seremonial atau penghargaan. Ini adalah awal dari tanggung jawab besar untuk menjawab kondisi riil yang dihadapi masyarakat,” tegas Egi dalam sambutannya.

Menurut Egi, seluruh penyelenggara pemerintahan memperoleh amanah dari masyarakat yang menaruh harapan besar terhadap perubahan. Karena itu, setiap kebijakan harus lahir dari pemahaman terhadap kondisi nyata masyarakat, bukan hanya dari balik meja birokrasi.

Ia bahkan mengajak para pejabat memaknai suasana Pasar Natar, mulai dari aktivitas perdagangan hingga persoalan kebersihan, sebagai potret kehidupan masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah.

“Kita menerima gaji setiap bulan dengan pasti. Tetapi pedagang di depan kita belum tentu hari ini mendapat rezeki. Hati kita harus ada pada mereka,” ujarnya.

Egi juga mengingatkan bahwa jabatan merupakan amanah yang dapat berakhir sewaktu-waktu. Oleh sebab itu, setiap pejabat diminta bekerja maksimal dan memastikan seluruh program pemerintah berorientasi pada tiga prinsip utama, yakni tumbuh, berdampak, dan berkelanjutan.

Pelantikan tersebut sekaligus mengukuhkan 12 pejabat hasil seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Sebagian besar sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas (Plt), sementara satu-satunya wajah baru adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pejabat yang dilantik yakni Mhd Dharma Kurniawan sebagai Kepala BKD, Agustinus Oloan sebagai Kepala BRIDA, Djuanda sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Mugiyono sebagai Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Syaifulloh sebagai Kepala Dinas Pendidikan, dr. Nessi Yunita sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Iwan Chandra Gautama sebagai Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, Sumantri sebagai Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Hendry Kurniawan sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Cahyadi sebagai Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Devi Arminanto sebagai Kepala Dinas Kesehatan, serta Alyasir sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Egi juga menunjuk Al Mardiyah sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah serta Arif Surya Utama sebagai Pelaksana Tugas Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah.(Red)

Lampung Selatan,Dailynewslampung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lampung Selatan mulai membahas Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026. Tahapan tersebut ditandai dengan digelarnya Rapat Paripurna Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026 di ruang sidang utama DPRD, Rabu (5/8/2026).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Lampung Selatan Erma Yusneli didampingi tiga Wakil Ketua DPRD. Hadir dalam rapat tersebut Bupati Lampung Selatan beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, unsur Forkopimda, anggota DPRD, Sekretaris Daerah, kepala perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Erma Yusneli menegaskan bahwa penyampaian KUPA-PPAS Perubahan APBD merupakan tahapan strategis dalam proses penganggaran daerah. Dokumen tersebut menjadi dasar pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah sebelum dituangkan dalam nota kesepakatan sebagai landasan penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.

Erma menekankan bahwa pembahasan perubahan anggaran harus dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya, setiap perubahan kebijakan anggaran harus mampu menjawab dinamika pembangunan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berlangsung efektif, efisien, dan akuntabel.

“Kami berharap seluruh proses pembahasan dapat berjalan secara konstruktif melalui sinergi yang baik antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, sehingga Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku,” ujar Erma.

Penyampaian KUPA-PPAS Perubahan APBD 2026 juga menjadi momentum untuk menyesuaikan arah kebijakan fiskal daerah terhadap perkembangan kondisi ekonomi, kebutuhan pembangunan, serta prioritas program pemerintah yang berkembang selama tahun anggaran berjalan.

Selanjutnya, dokumen KUPA-PPAS Perubahan APBD akan dibahas secara mendalam oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasil pembahasan tersebut akan menjadi dasar penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2026.

DPRD dan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menargetkan pembahasan perubahan anggaran dapat menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran, memperkuat pelayanan publik, mempercepat pembangunan daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.(Red)