Lampung Selatan, Dailynewslampung – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan meluncurkan inovasi bertajuk GASPOLPAK atau Gerakan ASN Pelopor Pajak. Program tersebut mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Lampung Selatan membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebelum jatuh tempo pada 30 Juni 2026.

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran Nomor: 900.1.13.1/24 IV.04/2026 Tahun 2026. Melalui program tersebut, BPPRD ingin menjadikan ASN sebagai teladan dalam kepatuhan membayar pajak daerah guna mendukung terwujudnya Lampung Selatan yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Plt Kepala BPPRD Kabupaten Lampung Selatan, Iwan Chandra Gautama, mengatakan GASPOLPAK difokuskan pada pembayaran PBB sebagai tahap awal sebelum diperluas ke sektor pajak lainnya.

“Tahun pertama, projeknya PBB. Nanti baru pajak-pajak yang lain,” kata Iwan, Jumat, 19 Juni 2026.

Dalam surat edaran tersebut, ASN yang belum memiliki Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 diminta segera melapor untuk pembuatan SPPT di Kantor BPPRD, Mal Pelayanan Publik (MPP), maupun UPT Pajak Kecamatan.

Pembayaran PBB dapat dilakukan melalui berbagai kanal, seperti Bank Lampung, Kantor Pos, gerai Indomaret dan Alfamart, QRIS, Tokopedia, Blibli.com, Dana, hingga aplikasi L-Online Mobile Bank Lampung.

Selain itu, seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta melaporkan perkembangan pelaksanaan surat edaran tersebut kepada BPPRD Lampung Selatan.

Iwan menjelaskan, potensi penerimaan minimal dari program GASPOLPAK diperkirakan mencapai Rp309 juta. Angka itu dihitung dari total 10.311 ASN dikalikan ketetapan PBB sebesar Rp30 ribu.

Sementara itu, potensi penerimaan dapat meningkat hingga Rp675 juta apabila seluruh ASN yang belum membayar PBB juga memiliki bangunan rumah.

“Itu menghitung potensi minimal, dan maksimal realistisnya. Kami menghitung berdasarkan jumlah ASN yang berdomisili di Lampung Selatan,” ujarnya.

BPPRD juga mengingatkan batas pengumpulan data atau softcopy ditetapkan hingga 22 Juni 2026. ASN yang belum melunasi PBB sampai batas waktu 30 Juni 2026 akan dikenakan sanksi berupa denda administratif.

Menurut Iwan, program GASPOLPAK mulai menunjukkan hasil positif karena sejumlah ASN telah melakukan pembayaran pajak.

“Sudah ada kemajuan, sudah ada yang bayar. Kami berharap proses pembayaran terus berlanjut sampai targetnya tercapai,” tutupnya.(Red)

Lampung Selatan, Dailynewslampung– Anggota DPRD Kabupaten Lampung Selatan dari Fraksi PDI Perjuangan, Samsul H. Suhartono, S.Pd., kembali menggelar kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (IPWK) sebagai upaya memperkuat nilai-nilai nasionalisme di tengah masyarakat.

Kegiatan tersebut dilaksanakan di kediamannya di Desa Sidoasri, Kecamatan Candipuro, Senin (15/6/2026), dan diikuti warga dengan antusias. Acara berlangsung dalam suasana santai namun sarat dengan pesan kebangsaan.

Dalam pemaparannya, Samsul menekankan pentingnya mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai fondasi dalam menjaga persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman masyarakat.

“Pancasila bukan hanya sekadar hafalan, tetapi harus kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menjaga persatuan dan kerukunan di tengah keberagaman,” ujar Samsul.

Ia juga mengingatkan pentingnya wawasan kebangsaan di era modern yang ditandai dengan pesatnya perkembangan teknologi dan arus globalisasi. Menurutnya, masyarakat perlu memiliki pemahaman yang kuat terhadap jati diri bangsa agar tidak mudah terpengaruh oleh paham-paham yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan.

“Melalui kegiatan IPWK ini, kami berharap masyarakat semakin memahami jati diri bangsa serta mampu menangkal berbagai paham yang dapat mengancam persatuan,” tambahnya.

Selain penyampaian materi, kegiatan juga diisi dengan sesi dialog interaktif. Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan aspirasi dan berdiskusi mengenai berbagai persoalan sosial yang dihadapi di lingkungan mereka.

Samsul menegaskan, kegiatan IPWK merupakan bagian dari komitmennya sebagai wakil rakyat untuk terus hadir di tengah masyarakat sekaligus memperkuat nilai-nilai kebangsaan hingga ke tingkat akar rumput.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan semangat gotong royong, persatuan, dan kesatuan masyarakat semakin kuat dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang. (Red)

Lampung Selatan, Dailynewslampung – Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, meresmikan ruas Jalan Bandar Agung–Kuala Jaya, Rabu (17/6/2026). Peresmian jalan tersebut menjadi kabar baik bagi masyarakat setempat karena diharapkan mampu meningkatkan konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ruas jalan yang selama ini kerap terdampak genangan banjir itu telah diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sepanjang 2.410 meter menggunakan konstruksi rabat beton dengan ketebalan 15 sentimeter dan lebar 3,5 meter.

Dalam kesempatan itu, Bupati Egi yang didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Selatan, Agnatius Syahrizal, mengatakan pembangunan infrastruktur jalan merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempercepat pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah pedesaan.

“Semoga dengan dibangunnya jalan ini dapat meningkatkan aktivitas perekonomian, memudahkan aktivitas sosial masyarakat, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Egi.

Menurutnya, keberadaan infrastruktur yang baik tidak hanya mempermudah akses transportasi, tetapi juga membuka peluang yang lebih besar bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, mempercepat distribusi hasil pertanian, serta memperkuat konektivitas antarwilayah.

Egi juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga jalan yang telah dibangun agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang.

“Saya titip jalan ini untuk dijaga. Harapannya, jalan ini bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat,” katanya.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terus berkomitmen meningkatkan kualitas infrastruktur di berbagai wilayah sebagai upaya mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.(Red)