Connect with us

Featured

*0 Rupiah APBD! Aksi Nyata Bupati Cerdas Radityo Egi Boyong Event Nasional, Rakyat Lampung Selatan Nikmati “Event Sultan” Gratis*

Published

2 bulan ago

on

Lampung Selatan, Dailynewslampung – Deru mesin mobil-mobil bertenaga tinggi memecah keheningan akhir pekan di Way Handak Expo, Lampung Selatan.

Asap mengepul dari gesekan ban di atas aspal, diiringi tepuk tangan riuh ribuan pasang mata yang memadati arena.

Akhir pekan ini, Sabtu dan Minggu (23-24 Mei 2026), sejarah baru dicetak: Indonesian Drift Series (IDS) Sumatra 2026, ajang balap drifting bergengsi nasional, resmi mengaspal untuk pertama kalinya di Pulau Sumatra.

Namun, di balik megahnya panggung otomotif dan decak kagum penonton, ada satu fakta menarik yang menjadi perbincangan hangat di kalangan warga.

Sinergi besar yang mendatangkan ribuan pengunjung ini terwujud dengan angka yang mengejutkan bagi anggaran daerah, 0 Rupiah APBD.

Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama, berhasil membuktikan bahwa keterbatasan anggaran daerah bukanlah alasan untuk berhenti berinovasi.

Melalui strategi kolaborasi taktis lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menggandeng pihak swasta, komunitas, dan berbagai stakeholder untuk mendanai penuh seluruh rangkaian acara. Dampaknya instan, namun manfaatnya 100 persen langsung dirasakan oleh masyarakat kebanyakan.

“Untuk event ini tidak menggunakan APBD sama sekali, 0 Rupiah APBD. Dan khusus untuk masyarakat Lampung Selatan, kita gratiskan,” ujar Radityo Egi di tengah keriuhan sirkuit Way Handak Expo, di Kalianda, Sabtu (23/5/2026).

Langkah Egi mencerminkan potret pemimpin masa kini yang tidak hanya mengandalkan kantong negara, melainkan bertindak sebagai fasilitator yang cerdas. Menghadirkan kompetisi sekelas IDS tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Namun, dengan meyakinkan pihak swasta bahwa Lampung Selatan adalah pasar yang seksi dan siap berkembang, beban finansial itu bergeser dari APBD menjadi investasi kolaboratif.

Keputusan menggratiskan tiket masuk bagi warga lokal terbukti menjadi magnet yang kuat. Sektor ekonomi mikro yang biasanya bergerak lambat, mendadak melesat dalam waktu dua hari.

Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani, mengungkapkan bahwa dampak dari event ini langsung menyentuh urat nadi perekonomian daerah. Pariwisata bergeliat, dan sektor akomodasi mendapat berkah instan.

“Ini bukan sekadar meningkatkan daya tarik wisata. Kemarin kita juga sudah berdiskusi dengan beberapa tamu yang datang, dan ternyata tingkat hunian hotel kita sudah full booked. Ini menjadi salah satu peluang besar yang berhasil kita tangkap,” ungkap Tri.

Tri menambahkan, keberhasilan IDS ini merupakan manifestasi nyata dari konsep kerja sama pentahelix. Di mana pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media bergerak bersama dalam satu irama.

“Terima kasih untuk IDS dan pihak swasta. Ini benar-benar contoh konkret bagaimana kita bisa menghadirkan acara besar lewat kolaborasi erat,” lanjutnya.

Di sudut tribun penonton, senyum semringah tak dapat disembunyikan dari wajah Riki (30). Warga Kecamatan Katibung ini sengaja datang sejak pagi demi menyaksikan pembalap idolanya beraksi. Baginya, kenyataan bahwa acara ini gratis adalah berkah tersendiri di tengah situasi ekonomi yang menantang.

“Ini keren banget, asli! Apalagi gratis untuk masyarakat. Dari sini kita bisa lihat kalau pemerintah daerah itu cerdas, bisa merangkul swasta dan komunitas buat bikin acara berkelas nasional tanpa harus buang-buang uang rakyat,” kata Riki bangga.

Dampak ekonomi yang masif juga dirasakan langsung oleh para pelaku UMKM lokal di sekitar lokasi acara. Siska (24), salah seorang warga Kalianda, menyebutkan bahwa perputaran uang di sekitar Way Handak Expo meningkat tajam.

“Hotel-hotel ramai, lapak UMKM juga penuh pembeli. Sebagai warga, saya berharap kegiatan kreatif seperti ini sering-sering diadakan lagi di Kabupaten Lampung Selatan. Terbukti menghibur dan membantu ekonomi kecil,” tutur Siska.

Melalui raungan mesin drifting di Way Handak Expo, Radityo Egi Pratama tidak hanya memberikan hiburan berkelas dunia bagi warganya secara Cuma-cuma. Lebih dari itu, ia telah mengirimkan pesan kuat ke seluruh penjuru daerah: dengan kreativitas dan sinergi yang tepat, membangun daerah tidak selalu harus menguras dompet negara. (Red)

Related Topics:
Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Featured

Kepesertaan JKN Lampung Selatan Capai 99,91 Persen, Status UHC Prioritas Tetap Terjaga

Published

7 jam ago

on

8 Juli 2026

By

Lampung Selatan,Dailynewslampung.com – Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan memastikan status Universal Health Coverage (UHC) Prioritas tetap terjaga. Hingga Juni 2026, cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di daerah itu mencapai 99,91 persen dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 81,18 persen, melampaui indikator yang ditetapkan BPJS Kesehatan.

Pelaksana tugas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan, Hendry Kurniawan, mengatakan capaian tersebut telah memenuhi syarat UHC Prioritas, yakni cakupan kepesertaan minimal 98 persen dan tingkat keaktifan peserta minimal 80 persen.

“Periode Juni 2026, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Lampung Selatan mencapai 99,91 persen dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 81,18 persen. Capaian tersebut telah memenuhi parameter UHC Prioritas,” ujar Hendry, Rabu (8/7/2026).

Berdasarkan data terbaru, jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 1.146.074 jiwa. Dari jumlah tersebut, 1.145.098 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN, sedangkan peserta aktif mencapai 930.390 jiwa.

Hendry menjelaskan, status UHC Prioritas memberikan jaminan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun yang kepesertaannya tidak aktif tetap dapat memperoleh perlindungan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Melalui program UHC Prioritas, kepesertaan JKN dapat diaktifkan saat masyarakat membutuhkan layanan di fasilitas kesehatan, baik rumah sakit, puskesmas, maupun klinik yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan,” katanya.

Untuk menjaga keberlanjutan program tersebut, Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengalokasikan anggaran pembayaran iuran JKN bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) Pemerintah Daerah atau Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD sebesar Rp49,62 miliar pada APBD Tahun Anggaran 2026.

Hasil pemutakhiran data menunjukkan jumlah peserta PBPU Pemerintah Daerah yang menjadi tanggungan Pemkab Lampung Selatan hingga Juni 2026 mencapai 197.208 jiwa.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan tambahan anggaran melalui Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sehingga total alokasi untuk pembayaran iuran JKN menjadi Rp87,62 miliar.

Pengalokasian anggaran tersebut telah dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung yang ditandatangani pada 26 Juni 2026 sebagai dasar penyelenggaraan JKN bagi peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja guna mempertahankan status UHC Prioritas.

Hendry menegaskan, penambahan anggaran merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah agar masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan tanpa terkendala status kepesertaan.

“Dengan tetap terjaganya status UHC Prioritas, masyarakat memperoleh kepastian akses terhadap pelayanan kesehatan. Kepesertaan JKN dapat diaktifkan sesuai ketentuan saat dibutuhkan, sementara keberlangsungan pelayanan kesehatan serta pendanaan kapitasi pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) juga tetap terjamin,” ujarnya.

Secara nasional, pemerintah menargetkan cakupan kepesertaan JKN mencapai 98,6 persen pada 2027 dan meningkat menjadi 99 persen pada 2029. Dengan capaian saat ini, Kabupaten Lampung Selatan telah melampaui target tersebut sekaligus memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Jika diinginkan, saya juga bisa mengubahnya menjadi straight news dengan gaya media cetak atau portal berita.(Red)

Continue Reading

Featured

DPRD Lampung Selatan Tinjau PT Oasis Wood Industry, Soroti Limbah hingga CSR

Published

2 hari ago

on

6 Juli 2026

By

Lampung Selatan, Dailynewslampung.com –Komisi Gabungan DPRD Kabupaten Lampung Selatan melakukan kunjungan kerja ke PT Oasis Wood Industry, Minggu (6/7/2026), guna menindaklanjuti sejumlah persoalan yang menjadi perhatian publik, mulai dari pengelolaan limbah, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, hingga pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR).

Kunjungan dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Lampung Selatan, Taman, didampingi Ketua Komisi III Yuti Ramayanti, Ketua Komisi I Edi Waluyo, anggota Komisi II Ahmad Al-Akhran, serta anggota Komisi IV Agus Sartono, Farizal Purba, dan Derri Kusuma.

Turut hadir mendampingi rombongan, jajaran dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Lingkungan Hidup, serta Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan.

Dalam agenda tersebut, rombongan DPRD meninjau langsung aktivitas operasional perusahaan sekaligus berdialog dengan manajemen PT Oasis Wood Industry.

Fokus utama pembahasan yakni memastikan sistem pengelolaan limbah perusahaan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun masyarakat sekitar.

Selain persoalan lingkungan, Komisi Gabungan DPRD juga menyoroti perlindungan hak-hak tenaga kerja, khususnya terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh karyawan. DPRD menegaskan setiap pekerja berhak memperoleh jaminan sosial sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko kerja sesuai ketentuan yang berlaku.

Pelaksanaan program CSR juga menjadi perhatian dalam kunjungan tersebut. DPRD meminta PT Oasis Wood Industry menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan secara nyata, tepat sasaran, dan berkelanjutan agar keberadaan perusahaan memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitar wilayah operasionalnya.

Melalui kunjungan kerja ini, Komisi Gabungan DPRD Lampung Selatan berharap seluruh persoalan yang menjadi perhatian masyarakat dapat segera ditindaklanjuti oleh pihak perusahaan.

DPRD juga menegaskan akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan perusahaan mematuhi seluruh ketentuan di bidang lingkungan hidup, ketenagakerjaan, perizinan, serta tanggung jawab sosial perusahaan demi terciptanya iklim investasi yang sehat, perlindungan terhadap pekerja, dan kesejahteraan masyarakat Lampung Selatan. (Red)

 

Continue Reading

Featured

Penataan Tiang dan Kabel Internet Jadi Sorotan Dialog Otonomi Daerah APKASI 2026

Published

3 hari ago

on

6 Juli 2026

By

Deli Serdang , Dailynewslampung.com– Regulasi penataan tiang dan jaringan kabel internet menjadi salah satu isu utama dalam Dialog Otonomi Daerah pada rangkaian Hari Ulang Tahun ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) di IKM Hall, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang.

Forum tersebut dihadiri para kepala daerah, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL), serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya. Dalam dialog itu, peserta mendorong lahirnya regulasi penataan infrastruktur telekomunikasi di daerah.

Regulasi yang dibahas mencakup perizinan, penataan jaringan fiber optik, penertiban tiang internet, hingga mekanisme retribusi. Kebijakan tersebut dinilai penting untuk menciptakan tata kelola infrastruktur telekomunikasi yang tertib, aman, dan memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah maupun penyelenggara jaringan.

Kepala DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan, Rio Gismara, yang mendampingi Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama dalam forum tersebut, mengatakan hasil pembahasan akan menjadi referensi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dalam menyusun kebijakan penataan jaringan internet fiber optik.

“Forum ini memberikan banyak praktik baik yang dapat kami adaptasi, termasuk penerapan tiang bersama bagi provider. Ke depan kami akan berkoordinasi dengan Dinas PUPR, BPPRD, dan Satpol PP untuk menyusun skema penataan dan retribusi melalui Peraturan Bupati maupun Peraturan Daerah,” ujar Rio.

Rio menambahkan, DPMPTSP Lampung Selatan saat ini terus mendorong perusahaan penyelenggara jaringan telekomunikasi untuk memperkuat komitmen dalam mendukung penataan jaringan kabel fiber optik di wilayah tersebut.

Pemerintah daerah berharap melalui regulasi yang komprehensif dan penertiban secara bertahap, keberadaan tiang dan kabel internet dapat lebih tertata, mendukung keselamatan masyarakat, meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi, serta menciptakan iklim investasi yang sehat di daerah.(Red)

 

Continue Reading

Trending