Connect with us

Bandarlampung

Banyak Pihak Soroti Minimnya Keterwakilan Perempuan Dalam Proses Demokrasi

Published

on

Lampung, dailynewslampung : Minimnya partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik praktis dan proses demokrasi yang sangat minum di Provinsi Lampung menjadi sorotan serius banyak pihak.

Apalagi pasca penetapan calon tetap anggota KPU tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota baru-baru ini. Telah ditetapkan 7 Anggota KPU tingkat Provinsi Lampung menjadi pandangan serius minimnya partisipasi dan keterwakilan perempuan dan hingga penetapan 10 besar yang di keluarkan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Hari-hari ini, Tim Seleksi Calon Anggota Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung 1 Priode 2024-2029 telah mengumumpan nama-nama yang masuk dalam daftar 10 besar Penetapan hasil Tes Kesehatan, dan Wawancara Bakal Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu, Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan Priode 2024-2029.

Dari daftar nama-nama tersebut, masing-masing Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung 1 Priode 2024-2029 hanya ada 3 sosok perempuan dari kelima Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung 1.

Melalui daftar tersebut tercermin bahwa pemenuhan hak politik yang menjadi indikator partisipasi aktif perempuan masih tertinggal di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan, dan politik.

Perempuan masih minim akses dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga, lembaga politik, maupun pembuat kebijakan publik.

Organisasi-organisasi maupun komunitas-komunitas yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan serta pengamat kebijakan publik turut mencermati fenomena ini, salah satunya Ketua Komunitas Perempuan Berkebaya yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Ikatan Wartawan Online (IWO) Telly Nathalia yang menilai bahwa belum semua KPUD di Provinsi Lampung, seperti di Pringsewu, Pesisir Barat, dan Tanggamus, memiliki representasi komisioner perempuan adalah sebuah fakta yang cukup memprihatinkan, padahal undang-undang telah memandatkan perlu ada 30 persen perwakilan perempuan sebagai komisioner KPU di setiap jenjangnya.

Artinya, banyak perempuan dianggap belum mampu mengemban amanat untuk mengawal tahapan demokrasi melalui peran aktifnya di KPUD-KPUD setempat, kata perempuan yang aktif juga dalam kegiatan-kegiatan advokasi dan bantuan hukum.

“Ada beberapa kemungkinan mengapa belum ada keterwakilan perempuan di beberapa KPUD di Provinsi Lampung, di antaranya perempuan enggan terlibat dalam praktik demokrasi aktif atau kandidat komisioner perempuan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa apabila soal kualitas yang menjadi sebab musababnya, maka ke depan menjadi pekerjaan rumah bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

“Apabila yang menjadi sebab adalah keengganan partisipasi aktif perempuan dalam proses demokrasi, maka perlu ditingkatkan kesadaran dan dicari upaya agar di masa depan para perempuan punya keinginan untuk partisipasi aktif,” katanya pada Jumat, 18 Oktober 2024.

“Situasi ini juga bukti bahwa di banyak daerah di Provinsi Lampung, seperti di Pringsewu, Pesisir Barat, dan Tanggamus, perempuan masih menjadi warga kelas dua di bawah budaya patriarki yang masih kental, ” tegasnya.

(red)

Bandarlampung

Wali Kota Eva Dwiana Hadiri Penutupan Rakernas XVIII APEKSI di Medan

Published

on

Medan, Dailynewslampung.com- 2 Juli 2026 — Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menghadiri Sidang Pleno dan Penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Kota Medan, Kamis (2/7/2026).

Dalam sidang pleno tersebut, Ketua Dewan Pengurus APEKSI, Eri Cahyadi, menyampaikan sembilan rekomendasi hasil Rakernas XVIII APEKSI yang menjadi komitmen bersama pemerintah kota se-Indonesia. Rekomendasi itu mencakup penguatan kapasitas fiskal daerah, penataan kebijakan ASN, penguatan tata kelola program strategis nasional, percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah, transformasi pemerintahan digital, penguatan ketahanan lingkungan dan kota berkelanjutan, penguatan ekonomi lokal dan pembangunan inklusif, penguatan tata ruang dan kerja sama kewilayahan, serta penguatan advokasi hukum bagi pemerintah daerah.

Rekomendasi tersebut menjadi aspirasi bersama pemerintah kota kepada pemerintah pusat guna memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mempercepat pembangunan berkelanjutan dan berdaya saing di daerah.

Rangkaian Rakernas XVIII APEKSI secara resmi ditutup oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dalam sambutannya, AHY menekankan pentingnya sinergi pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, memperkuat konektivitas antarwilayah, dan mewujudkan pemerataan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Keikutsertaan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam Rakernas XVIII APEKSI menjadi bentuk komitmen untuk memperkuat kolaborasi antardaerah, mendorong inovasi pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat.

Dengan berakhirnya Rakernas XVIII APEKSI, seluruh rekomendasi yang telah disepakati diharapkan dapat menjadi landasan dalam memperkuat pembangunan kota-kota di Indonesia agar semakin maju, tangguh, inklusif, dan berdaya saing. (Red)

Continue Reading

Bandarlampung

Eva Dwiana Hadiri Karnaval Nusantara, Budaya Jadi Perekat Kebersamaan di Rakernas APEKSI

Published

on

Medan, Dailynewslampung.com — 2 Juli 2026 — Wali Kota Bandar Lampung, Hj. Eva Dwiana, menghadiri Festival Karnaval Nusantara dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang digelar di Lapangan Merdeka, Medan, Kamis (2/7).

Festival tersebut berlangsung meriah dengan parade budaya dari berbagai kota di Indonesia. Setiap delegasi menampilkan kekayaan adat, seni, dan tradisi daerah masing-masing sebagai wujud persatuan dalam keberagaman.

Kehadiran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam festival ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus melestarikan budaya daerah sekaligus mempererat hubungan antarpemerintah kota di Indonesia.

Selain menjadi ajang pertunjukan budaya, Karnaval Nusantara juga memperkuat semangat kolaborasi antarwilayah dalam membangun kota yang maju, inklusif, dan berdaya saing.

Melalui kegiatan ini, APEKSI diharapkan terus menjadi wadah sinergi pemerintah kota dalam mendorong pembangunan berkelanjutan dan memperkuat kebersamaan di tengah keberagaman budaya Indonesia.(Red)

Continue Reading

Bandarlampung

Wali Kota Eva Dwiana Pastikan Seluruh Siswa Belum Lolos SPMB Tetap Tertampung di SMP Negeri

Published

on

Bandar Lampung, Dailynewslampung.com – Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana memastikan seluruh calon peserta didik yang belum lolos dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau PPDB SMP Negeri Tahun Ajaran 2026/2027 tetap akan tertampung di sekolah negeri terdekat yang masih memiliki kuota.

Pemerintah Kota Bandar Lampung menegaskan tidak boleh ada anak yang putus sekolah akibat belum diterima pada tahap seleksi awal SPMB. Melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Pemkot telah menyiapkan skema penempatan bagi siswa yang belum memperoleh sekolah.

“Jangan khawatir. Semua anak harus sekolah. Terutama anak dari keluarga tidak mampu yang belum diterima di sekolah tujuan, Pemerintah Kota akan mencarikan solusi agar tetap bisa bersekolah di SMP Negeri terdekat dari tempat tinggal mereka,” tegas Eva Dwiana.

Sebagai tindak lanjut, Wali Kota memerintahkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan bersama seluruh camat melakukan pendataan menyeluruh terhadap calon peserta didik yang belum tertampung. Langkah tersebut dilakukan agar proses penyaluran siswa ke sekolah negeri yang masih memiliki daya tampung dapat berjalan cepat, transparan, dan mengutamakan kedekatan domisili.

Kebijakan ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam memberikan akses pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan pemetaan kapasitas sekolah guna memastikan proses penempatan siswa berjalan efektif sesuai kondisi di lapangan.

“Tidak boleh ada siswa yang kehilangan kesempatan belajar hanya karena keterbatasan daya tampung di sekolah pilihannya,” tambah Eva Dwiana.

Pemerintah Kota Bandar Lampung berharap pelaksanaan SPMB Tahun 2026 berjalan lancar, transparan, serta memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan berkualitas. (Red)

Continue Reading

Trending