Connect with us

Bandarlampung

Banyak Pihak Soroti Minimnya Keterwakilan Perempuan Dalam Proses Demokrasi

Published

on

Lampung, dailynewslampung : Minimnya partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik praktis dan proses demokrasi yang sangat minum di Provinsi Lampung menjadi sorotan serius banyak pihak.

Apalagi pasca penetapan calon tetap anggota KPU tingkat Provinsi dan Kabupaten/kota baru-baru ini. Telah ditetapkan 7 Anggota KPU tingkat Provinsi Lampung menjadi pandangan serius minimnya partisipasi dan keterwakilan perempuan dan hingga penetapan 10 besar yang di keluarkan oleh Tim Seleksi Calon Anggota Kabupaten/Kota Provinsi Lampung.

Hari-hari ini, Tim Seleksi Calon Anggota Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung 1 Priode 2024-2029 telah mengumumpan nama-nama yang masuk dalam daftar 10 besar Penetapan hasil Tes Kesehatan, dan Wawancara Bakal Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pringsewu, Pesisir Barat, Lampung Barat, Tanggamus, Lampung Selatan Priode 2024-2029.

Dari daftar nama-nama tersebut, masing-masing Calon Anggota KPU Kabupaten/Kota pada Provinsi Lampung 1 Priode 2024-2029 hanya ada 3 sosok perempuan dari kelima Kabupaten yang ada di Provinsi Lampung 1.

Melalui daftar tersebut tercermin bahwa pemenuhan hak politik yang menjadi indikator partisipasi aktif perempuan masih tertinggal di berbagai bidang, seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, kekerasan terhadap perempuan, dan politik.

Perempuan masih minim akses dalam struktur kekuasaan dan pengambilan keputusan, baik di tingkat keluarga, lembaga politik, maupun pembuat kebijakan publik.

Organisasi-organisasi maupun komunitas-komunitas yang bergerak di bidang pemberdayaan perempuan serta pengamat kebijakan publik turut mencermati fenomena ini, salah satunya Ketua Komunitas Perempuan Berkebaya yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Ikatan Wartawan Online (IWO) Telly Nathalia yang menilai bahwa belum semua KPUD di Provinsi Lampung, seperti di Pringsewu, Pesisir Barat, dan Tanggamus, memiliki representasi komisioner perempuan adalah sebuah fakta yang cukup memprihatinkan, padahal undang-undang telah memandatkan perlu ada 30 persen perwakilan perempuan sebagai komisioner KPU di setiap jenjangnya.

Artinya, banyak perempuan dianggap belum mampu mengemban amanat untuk mengawal tahapan demokrasi melalui peran aktifnya di KPUD-KPUD setempat, kata perempuan yang aktif juga dalam kegiatan-kegiatan advokasi dan bantuan hukum.

“Ada beberapa kemungkinan mengapa belum ada keterwakilan perempuan di beberapa KPUD di Provinsi Lampung, di antaranya perempuan enggan terlibat dalam praktik demokrasi aktif atau kandidat komisioner perempuan belum memenuhi persyaratan yang ditentukan,” ungkapnya.

Lebih lanjut ia menyebutkan bahwa apabila soal kualitas yang menjadi sebab musababnya, maka ke depan menjadi pekerjaan rumah bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.

“Apabila yang menjadi sebab adalah keengganan partisipasi aktif perempuan dalam proses demokrasi, maka perlu ditingkatkan kesadaran dan dicari upaya agar di masa depan para perempuan punya keinginan untuk partisipasi aktif,” katanya pada Jumat, 18 Oktober 2024.

“Situasi ini juga bukti bahwa di banyak daerah di Provinsi Lampung, seperti di Pringsewu, Pesisir Barat, dan Tanggamus, perempuan masih menjadi warga kelas dua di bawah budaya patriarki yang masih kental, ” tegasnya.

(red)

Bandarlampung

Pemkot Bandar Lampung dan TNI Percepat Normalisasi Sungai di Way Halim

Published

on

Bandar Lampung, dailynewslampung – Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung bersama TNI mempercepat normalisasi sungai di Kelurahan Jagabaya I, Kecamatan Way Halim, menyusul luapan air yang sempat menggenangi rumah warga pada Selasa (14/4/2026) kemarin.

Berdasarkan pantauan pada Sabtu (18/4), Satuan Tugas (Satgas) Bandar Lampung yang terdiri dari BPBD, DLH, Satpol PP, Dinas Pekerjaan Umum, pihak kecamatan dan kelurahan, serta linmas bersama TNI mulai melakukan normalisasi sejak pukul 08.00 WIB.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, turut meninjau langsung kegiatan tersebut. Ia menegaskan langkah ini dilakukan untuk mencegah terulangnya banjir saat hujan deras.

“Satgas harus selalu siaga, meskipun tidak sedang hujan. Bencana bisa datang kapan saja,” ujar Eva Dwiana.

Pemkot Bandar Lampung saat ini juga mempercepat normalisasi sungai dan gorong-gorong di sejumlah wilayah, termasuk penataan konstruksi badan sungai.

Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan solusi jangka panjang terhadap persoalan banjir yang kerap dikeluhkan warga. Normalisasi sungai tetap menjadi prioritas, terutama melalui pembersihan sedimentasi tebal di gorong-gorong di berbagai titik di Kota Bandar Lampung. (Red)

Continue Reading

Bandarlampung

Pemkot Ambil Alih Normalisasi Sungai Tanjung Senang

Published

on

Bandar Lampung, dailynewslampung – Pemerintah Kota Bandar Lampung mengambil langkah tegas dengan mengintervensi normalisasi sungai di Kecamatan Tanjung Senang demi mempercepat penanganan banjir dan menjamin keselamatan warga.

Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, mengatakan meski sebagian wilayah menjadi kewenangan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Pemkot tetap bergerak cepat menangani titik-titik krusial yang berdampak langsung pada masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan saat Wali Kota menyalurkan bantuan kepada warga terdampak banjir di sejumlah kecamatan, seperti Bumi Waras, Rajabasa, Labuhan Ratu, Sukabumi, dan Tanjung Senang, Kamis (16/4/2026).

Menurut Eva, penanganan banjir membutuhkan sinergi lintas sektor yang kuat. Namun, ia mengakui masih terdapat kendala dalam koordinasi di lapangan, sehingga diperlukan langkah cepat dari pemerintah daerah.

“Kami terus mengajak semua pihak untuk bersinergi. Penanganan banjir akan optimal jika koordinasi dari tingkat kecamatan hingga Balai berjalan baik,” ujarnya.

Menghadapi kondisi cuaca yang tidak menentu, Pemkot memutuskan mengambil diskresi untuk melanjutkan proyek drainase di Tanjung Senang yang sebelumnya terhambat.

“Kami sudah berkomunikasi dan meminta izin kepada pihak Balai agar pengerjaan bisa segera dilakukan. Ini murni demi keselamatan warga,” tegasnya.

Selain percepatan infrastruktur, Pemkot juga mengalokasikan anggaran sebesar Rp5 miliar untuk bantuan bagi warga terdampak banjir di 36 titik yang tersebar di 13 kecamatan. Bantuan diberikan kepada sekitar 5.800 kepala keluarga berupa beras 10 kilogram dan uang tunai Rp500 ribu per KK.

Tak hanya itu, Pemkot juga akan menata kembali aliran sungai yang terhambat bangunan, khususnya di wilayah Sukabumi, guna memastikan fungsi drainase berjalan optimal dan mengurangi risiko banjir ke depan.

“Pemerintah hadir untuk bertanggung jawab. Penertiban akan dilakukan secara terukur agar aliran air kembali lancar,” kata Eva.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap menjaga semangat gotong royong dan bersabar menghadapi situasi, sembari memastikan pemerintah terus hadir mendampingi warga terdampak. (rls)

Continue Reading

Bandarlampung

Tragis Saat Evakuasi Bencana, Pegawai BPBD Bandar Lampung Alami Cacat, Bunda Eva Beri Perhatian

Published

on

Bandar Lampung, dailynewslampung – Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, menjenguk Aulia Ahmad Akbar, pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung yang mengalami kecelakaan kerja saat bertugas mengevakuasi bencana di Gang Onta, Kecamatan Kedaton.

Dalam kunjungannya di Rumah Sakit Advent Bandar Lampung, Kamis (16/4), Eva Dwiana memberikan bantuan berupa uang tunai sebesar Rp15 juta serta hadiah umrah untuk meringankan beban korban.

“Terima kasih banyak atas pengorbanannya, semoga lekas pulih dan bisa kembali beraktivitas,” ujar Eva Dwiana.

Peristiwa kecelakaan tersebut terjadi saat waktu istirahat setelah salat dzuhur. Dalam kondisi kelelahan usai bekerja, korban diduga kurang fokus ketika hendak membersihkan mesin pompa penyedot air yang masih dalam keadaan menyala.

Akibatnya, tangan korban tersedot ke dalam mesin hingga menyebabkan tiga jarinya putus.

Saat ini, Aulia Ahmad Akbar masih menjalani perawatan intensif di RS Advent Bandar Lampung. Pihak keluarga menyebutkan korban membutuhkan penanganan serius, baik secara medis maupun pemulihan pascaoperasi. (Red)

Continue Reading

Trending